Anggota Komisi IV DPRD Kab Malang Zulham Ahmad Mubarok cahyono/Bhirawa.
DPRD Kabupaten Malang, Bhirawa. – Warga Kabupaten Malang hingga kini masih banyak yang membutuhkan bantuan, namun masuk ke desil atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin, yakni di atas 5 atau kategori mampu. Sehingga dengan adanya pergeseran desil tersebut, maka Komisi IV DPRD Kabupaten Malang telah mempersoalkan pergeseran desil tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok, Senin (7/9), kepada wartawan mengatakan, dengan adanya pergeseran desil tersebut, maka dirinya menerima laporan mengenai perubahan desil sejak Juni 2026. Sedangkan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang, melainkan menjadi masalah nasional yang perlu segera dievaluasi pemerintah pusat. Dalam pendataan desil dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial (Kemensos) bertindak sebagai penanggung jawab utama pemanfaatan data untuk kebijakan bantuan sosial (bansos).
“Pergeseran desil di tengah masyarakat ini, sudah masuk dalam permasalahan nasional. Jika di Kabupaten Malang, sudah sejak bulan Juni 2026, banyak laporan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Malang,” terangnya.
Menurut Zulham, pendataan yang dilakukan petugas BPS di lapangan, telah membawa persoalan baru di masyarakat. Karena yang seharusnya warga masuk desil 2 atau 3, petugas mencatat masuk desil diatas 5 atau ada pergeseran. Sehingga dengan data tersebut, akhirnya banyak temuan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang tercatat dalam sistem. Salah satu temuannya adalah warga penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori desil di atas lima.
“Kami telah menemukan pergeseran desil, mereka penyandang disabilitas, tapi desilnya di atas 5. Akhirnya mereka tidak mendapatkan fasilitas bansos maupun medis. Sehingga hal ini cukup ironis dan banyak sekali di Kabupaten Malang,” ujarnya.
Dalam persoalan tersebut, lanjut Zulham, sudah tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Dan dirinya sendiri telah melakukan pengecekan di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang menemukan setidaknya 20 warga yang kondisi ekonominya masih tergolong miskin, namun masuk dalam kategori mampu.Sedangkan secara spesifik, ada seorang warga yang bekerja serabutan dan berpenghasilan sebesar Rp5 00 ribu per bulan, tapi dia masuk ke dalam desil 8, yang artinya dia dinilai mampu dan tidak berhak mendapat bansos.
“Ketidaksesuaian penentuan desil dengan kondisi di lapangan, hal ini disebabkan oleh parameter penilaian ekonomi masyarakat yang kurang tepat. Salah satunya terkait kondisi tempat tinggal yang hanya dinilai berdasarkan tampilan fisik rumah,” ujarnya.
Zulham menegaskan, bagi warga yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, maka kami menyarankan agar mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos maupun kanal daring yang tersedia. Namun, untuk proses verifikasi membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Dan jika ada warga dengan kondisi mendesak, dirinya merekomendasikan agar masyarakat melapor ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang supaya mendapatkan penanganan khusus.
Jika mendesak, dia katakan, maka dirinya merekomendasikan lapor ke Dinsos. Nanti Dinsos akan kami ajak ke Jakarta untuk membuat komunikasi secara spesifik dengan Kemensos. Dan kami juga menemukan kondisi warga yang tinggal di rumah milik anak atau saudaranya. Namun, kondisi rumah tersebut justru menjadi salah satu indikator yang membuat warga bersangkutan dianggap memiliki tingkat ekonomi lebih baik. “Ada beberapa orang ini tidak tinggal di rumah pribadi, tapi itu rumah anaknya, tapi mereka dianggap mampu dalam sisi ekonominya,” tandas dia. [cyn.hel]
