Kab Pasuruan, Bhirawa – Perubahan iklim dan dampak kemarau panjang kembali memicu ancaman krisis air bersih di kawasan Jawa Timur.
Hingga awal September 2026, sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur resmi menetapkan status Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Kekeringan.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah setempat kini mengombinasikan intervensi darurat, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca, hingga perencanaan infrastruktur jangka panjang.
Kondisi tersebut tecermin dalam penanganan krisis air di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Minggu (6/9) sore.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turun langsung memantau pendistribusian air bersih dan bantuan logistik bagi warga yang terdampak di kawasan kaki Gunung Bromo tersebut.
Khofifah menjelaskan, eskalasi kekeringan tahun ini menuntut penanganan yang terintegrasi dan presisi.
Kabupaten Pasuruan menjadi titik ke-24 yang disambangi jajaran Pemprov Jawa Timur untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
“Ada 24 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan SK Darurat Kekeringan akibat kemarau panjang. Kehadiran kami di Lumbang ini merupakan titik ke-24 yang kami jangkau secara langsung untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta paket sembako,” ujar Khofifah di sela-sela penyerahan bantuan di Kecamatan Lumbang.
Menurut Khofifah, pemenuhan kebutuhan dasar air dan bahan pangan menjadi prioritas jangka pendek agar daya beli serta tingkat kesehatan masyarakat terdampak tidak merosot.
Tim gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, dan dinas terkait terus dikerahkan menyisir wilayah-wilayah terisolasi yang mengalami kelangkaan air pasokan.
Guna memitigasi risiko kekeringan yang meluas, Pemprov Jawa Timur menyiapkan langkah teknis berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pemantauan terhadap dinamika atmosfer dan potensi pertumbuhan awan hujan terus dilakukan bersama BMKG dan lembaga terkait.
“Kami dalam posisi siap (standby). Apabila terpantau pergerakan awan potensial yang mengarah ke daratan Jawa Timur, operasi modifikasi cuaca segera dieksekusi guna merangsang terjadinya hujan,” kata Khofifah.
Di samping pendekatan berbasis teknologi, Pemprov Jatim memadukannya dengan kearifan lokal serta pendekatan sosio-religius.
Khofifah mendorong tokoh agama dan ulama di daerah-daerah yang memiliki kultur keagamaan kuat, seperti Kabupaten Pasuruan, untuk memimpin pelaksanaan salat Istisqa atau doa memohon hujan.
“Upaya saintifik melalui modifikasi cuaca dan ikhtiar spiritual diharapkan dapat berjalan beriringan agar krisis air ini segera teratasi,” jelas Khofifah.
Bagi warga di wilayah perbukitan Lumbang, surutnya debit mata air sudah menjadi persoalan tahunan.
Penyaluran air bersih menggunakan armada mobil tangki memberikan kelegaan sesaat, meski belum menyelesaikan persoalan mendasar.
Kaliyah (49), warga Dusun Krajan, Desa Krangjati menuturkan selama empat bulan terakhir warga terpaksa memangkas penggunaan air harian. Air bersih diprioritaskan hanya untuk kebutuhan konsumsi dan memasak.
“Bila tidak ada bantuan tangki, kami harus keliling atau mengambil air ke sumber yang jaraknya cukup jauh. Bantuan ini sangat membantu mengurangi beban,” kata Kaliyah.
Harapan serupa disampaikan Supardi (52), warga setempat. Ia berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk membangun sarana jaringan pipa permanen. Khususnya untuk sumber mata air baru.
“Setiap kemarau kami selalu khawatir krisis air. Bantuan tangki air ini bagus, tetapi harapan kami ada jaringan mata air baru secara permanen yang bisa mengalir langsung ke desa,” urai Supardi.
Pemkab Pasuruan mencatat sedikitnya delapan desa di wilayahnya mengalami kerentanan tinggi terhadap krisis air setiap musim kemarau tiba.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo mengakui pola distribusi air menggunakan armada tangki dan tandon penampungan sementara hanyalah solusi jangka pendek (temporary solution).
“Penyaluran air melalui tandon dan tangki merupakan penanganan temporer. Namun, fokus utama Pemkab Pasuruan adalah merumuskan solusi permanen agar delapan desa ini terbebas dari persoalan kekeringan saban tahun,” kata pejabat yang akrab disapa Mas Rusdi.
Pemkab Pasuruan telah mengusulkan skema perencanaannya kepada Pemprov Jawa Timur, mencakup pembangunan jaringan pipanisasi, eksplorasi sumber air baku baru hingga optimalisasi penampungan air hujan.
“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Ibu Gubernur. Diharapkan ada dukungan anggaran dan teknis dari Pemprov Jatim sehingga penanganan jangka panjang di delapan desa tersebut dapat segera terealisasi,” papar Mas Rusdi. [hil.gat]
