Bojonegoro, Bhirawa – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro memperkuat koordinasi dan sinkronisasi Program FOLU Net Sink 2030 untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di wilayah kerja Bakorwil II Provinsi Jawa Timur tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakorwil II Bojonegoro Tri Wahyu Liswati melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Vivit Nurhidayah dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi FOLU Net Sink 2030 di Ruang Mliwis Putih Kantor Bakorwil II Bojonegoro, Kamis (20/8).
Kegiatan diikuti para pemangku kepentingan terkait dari sejumlah kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro.
Vivit Nurhidayah menegaskan, pencapaian target FOLU Net Sink 2030 membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan.
Menurutnya, FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian penting dari upaya nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Implementasinya tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman pohon atau pemulihan lahan secara fisik.
“Program ini juga mencakup pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan produktivitas lahan, serta penguatan peran masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan keberhasilan RHL sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak untuk bergerak dalam arah yang sama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu membangun perencanaan yang terukur serta memastikan pelaksanaan program berjalan secara konsisten.
Bakorwil juga mencermati sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan RHL. Di antaranya keterbatasan pemeliharaan pasca penanaman, rendahnya tingkat keberhasilan tumbuh pada lokasi tertentu, persoalan status dan pemanfaatan lahan, keterbatasan data, serta kelembagaan masyarakat yang belum optimal.
Di sisi lain, rantai nilai produk kehutanan juga dinilai perlu diperkuat. Sebab, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya diukur dari bertambahnya tutupan vegetasi, tetapi juga dari kemampuan program tersebut memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
“RHL tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan penanaman. RHL harus menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat,” jelas Vivit.
Karena itu, pemilihan jenis tanaman harus mempertimbangkan kondisi ekologis sekaligus sosial ekonomi masyarakat. Pendampingan juga harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hingga pemasaran hasil kehutanan.
Selain aspek rehabilitasi, perhatian juga diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak tahap perencanaan, antara lain melalui pemilihan jenis tanaman, pengaturan jarak tanam, pembuatan sekat bakar, pemeliharaan jalur akses, penyediaan sumber air, serta penyiapan prosedur respons cepat.
“Keterlibatan masyarakat kawasan hutan perlu terus ditingkatkan. Kita ingin agar hutan dan lahan di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial, sekaligus memiliki sistem perlindungan yang kuat terhadap berbagai ancaman,” katanya.
Ia berharap forum koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menjadi ruang diskusi dan penyampaian laporan. Penyelarasan program antarpemangku kepentingan dinilai penting agar pelaksanaan RHL dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030. [bas.gat]
