Pemkot Kediri, Bhirawa. – Pemerintah Kota Kediri menertibkan aktivitas penambangan pasir di sekitar sejumlah jembatan yang melintasi Sungai Brantas, Kamis (20/8). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan infrastruktur jembatan sekaligus melindungi kondisi sungai dari aktivitas pengambilan material yang tidak sesuai ketentuan.
Penertiban melibatkan petugas gabungan Satpol PP, BPBD Kota Kediri dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Sejumlah lokasi menjadi sasaran, diantaranya kawasan Jembatan Brawijaya, Jembatan Lama merupakan cagar budaya, serta Jembatan Semampir.
Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya mengatakan, pengambilan pasir di sekitar jembatan perlu dikendalikan, karena dapat memengaruhi kondisi material di dasar sungai yang berkaitan dengan keamanan struktur jembatan.
Paulus menjelaskan, pasir yang berada di sekitar jembatan dapat terbawa arus untuk mengisi area yang sebelumnya dikeruk. Jika aktivitas tersebut terus berlangsung, material di sekitar bagian bawah jembatan dikhawatirkan berkurang.
”Kalau utara jembatan itu ditambang terus, maka pasir yang dari selatan karena ikut arus akan masuk ke lokasi bekas penambangan. Akibatnya, pasir-pasir yang ada di bawah jembatan menjadi kosong yang dipakai untuk tancapan kaki-kaki jembatan,” jelasnya.
Paulus menyebut kondisi ini berpotensi mengganggu keamanan Jembatan Brawijaya, Jembatan Lama maupun Jembatan Semampir apabila tidak dikendalikan.
”Kalau dibiarkan terus-menerus maka jembatan-jembatan kita baik Jembatan Brawijaya maupun cagar budaya kita, Jembatan Lama, juga Jembatan Semampir itu bisa bergeser atau bergerak atau bahkan mungkin bisa rusak. Nah ini kan akan mengganggu kepentingan umum,” ujarnya.
Dalam penertiban ini, petugas membongkar sejumlah fasilitas yang digunakan penambang, terutama tiang pancang dan besi panjang yang berfungsi sebagai tambatan perahu. Fasilitas itu ditemukan pada titik-titik yang berada sekitar 200 hingga 300 meter dari jembatan.
Penertiban dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan utara Jembatan Brawijaya dan sekitar Jembatan Semampir. Paulus mengatakan, kegiatan berlangsung secara persuasif dan kondusif. Para penambang juga diberikan penjelasan mengenai alasan aktivitas di sekitar jembatan perlu dibatasi.
Terkait perizinan, Paulus menegaskan Pemerintah Kota Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin penambangan pasir. Karena itu, persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan OPD terkait dan pemerintah provinsi.
Sementara itu, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik BBWS Brantas, Yudhia Abrianto mengatakan, penambangan material di sungai harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satunya mengacu pada Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 15 Juli 2026.
Menurut Yudhia, aktivitas penambangan dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan dan memiliki izin. Sebaliknya, penambangan tanpa izin tetap merupakan pelanggaran, baik dilakukan secara manual maupun menggunakan alat.
Yudhia menambahkan, BBWS Brantas memiliki peran dalam memberikan pelayanan, sosialisasi, arahan, dan rekomendasi teknis. Penambang yang belum memiliki izin diarahkan untuk mengikuti mekanisme perizinan dan menghentikan aktivitas di lokasi yang tidak diperbolehkan.
Sementara itu, Koordinator Paguyuban Penambang Pasir Kota Kediri, Marlan berharap, penertiban tidak diterapkan dengan melarang seluruh aktivitas penambangan. Ia meminta pemerintah menetapkan lokasi yang diperbolehkan agar para penambang tetap dapat bekerja tanpa mengganggu keamanan jembatan.
Marlan mengatakan penambangan dilakukan secara manual menggunakan perahu dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah dan penambang dapat mengedepankan komunikasi.
”Kami jangan dilarang. Kami lebih ke mengedepankan komunikasi supaya kita enggak mandek cari ekonomi dan orang-orang enggak susah,” ungkapnya. [van.nov.fen]
