Kalangan DPR-RI (dan DPD) berjanji akan seksama membahas per-angka-an dalam Rancangan APBN tahun 2027. Biasanya setiap anggota Komisi di DPR akan “menawarkan” tambahan anggaran Kementerian, dan Lembaga Negara. Namun banyak yang lupa, penambahan anggaran tidak disertai “tuntutan” penambahan pendapatan. Bahkan biasanya, target pendapatan makin kecil, tetapi diminta tambahan anggaran cukup besar. Padahal setiap Kementerian dan Lembagan, pasti, memiliki pos pendapatan yang bisa ditingkatkan.
Perekonomian global (dan nasional) masih menghadapi situasi tidak menentu. Sehingga faktor keamanan moneter dan fiskal wajib menjadi pertimbangan utama setiap kebijakan. Tidak boleh emosional, dengan ngotot melanjutkan program populis. Tidak bisa lagi dengan jargon “pokoknya harus berjalan.” Tim Kementerian Ekonomi wajib segera me-mitigasi program yang “merong-rong” perekonomian negara. Program yang “meromg-rong,” antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memperoleh kritisi sangat luas, dan mendalam.
Masyarakat mendukung kebijakan efisiensi dan rasionalisasi BUMN. Jika benar, penghapusan 290 BUMN akan menghasilkan efisieni besar. Terutama pada gaji (dan tantiem) jajaran Direksi dan Komisaris BUMN. Tetapi masih sangat banyak BUMN yang tak berguna, selalu merugi. Bahkan sering dilaporkan “Laba palsu,” untuk bisa terus meminta penyertaan modal pemerintah. Pada masa kini BUMN sektor Migas, pupuk, semen, dan pengelolaan sumber daya alam, wajib untung besar.
BUMN sepatutnya wajib menjadi penyangga perekonomian negara. Namun realitanya, pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi konsumsi rumah tangga. Sampai melampaui separuh (56%). Menunjukkan jumlah penduduk yang banyak menjadi “keberuntungan” ekonomi nasional. Begitu pula PDB (Produk Domestik Bruto) pada triwulan II tahun 2026, yang mencapai Rp 6.500-an trilyun. Disebabkan penduduk yang banyak. Bukan pertanda kesejahteraan.
Data pada Perbankan, terjadi penurunan Tabungan kalangan menengah. Diduga karena menghadapi tekanan struktural, terutama biaya hidup sehari-hari. Kemerosotan kelas menengah ditandai dengan penghasilan PNS. Karena pemerintah (dan daerah propinsi serta kabupaten dan kota) mengurangi kegiatan. Bahkan pemerintah melakukan penghematan besar-besaran, sampai diselenggarakan WFH (Work From Home, bekerja dari rumah).
Tren kelas menengah menjadi rentan miskin, bisa di-mitigasi dari tanda-tanda menyusutnya TKD (Transfer ke Daerah), sejak APBN 2025. Semula dianggarkan Rp 919,9 trilyun tetapi direalisasi hanya Rp 848,52 trilyun. Pada tahun 2026 realisasi lebih merosot lagi menjadi Rp 696 trilyun (turun 18%). Banyak daerah yang menjerit, karena tidak mampu membayar pegawai ASN (PPPK). Maka TKD pada RAPBN 2027 diusulkan naik menjadi Rp 735 trilyun. Beberapa Gubernur serta Bupati dan Walikota sampai “mengadu” ke DPR.
Tetapi yang menjerit bukan hanya Kepala Daerah, melainkan juga Kepala Desa. Karena transfer Dana Desa akan dikurangi untuk Pembangunan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah-Putih). Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp60,57 triliun, turun dari Rp71 triliun pada tahun 2025. Kebijakan tahun 2026 berfokus pada penguatan ekonomi. Porsi terbesar (58%) dari Dana Desa wajib dialokasikan untuk pembangunan sarana fisik dan pembentukan KDKMP.
Pemerintah meng-anggar-kan DD untuk KDKMP sebesar Rp 240 trilyun. Harus dicicil (oleh Desa dan Kelurahan) selama 6 tahun. Gampangnya setiap Desa dan Kelurahan akan dipotong secara tetap selama 6 tahun. Namun seluruh kekayaan KDKMP akan menjadi hak milik Desa dan masing-masing Kelurahan. Termasuk risikolaba dan rugi dalam bisnis dagang.
Tetapi pada situasi perekonomian tak menentu, pemerintah patut menggairahkan sektor Pangan (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan). Fasilitasi pada usaha kerakyatan patut disokong, terutama modernisasi alat pertanian. Serta peningkatan tonnage kapal nelayan.
——— 000 ———
