Penggunaan istilah peyoratif “londo ireng” oleh pejabat publik dalam ruang diskursus politik belakangan ini memicu polemik luas di masyarakat. Secara historis, “londo ireng” (Belanda Hitam) merujuk pada tentara asal Afrika Barat yang direkrut oleh tentara kolonial Belanda (KNIL). Dalam perkembangannya, istilah ini bergeser menjadi metafora peyoratif untuk mengecap sesama anak bangsa yang dianggap mengabdi pada kepentingan asing atau menjadi “pengkhianat”. Ketika label ini disematkan kepada kelompok kritis seperti jurnalis, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ruang publik kita seketika dilingkupi oleh atmosfer saling curiga.
Sebagai warga negara, saya melihat fenomena ini bukan sekadar urusan salah pilih kata dalam berpidato. Hal ini mencerminkan bagaimana komunikasi politik di tingkat elite dapat dengan mudah mendelegitimasi peran elemen sipil. Pers, aktivis, dan pengamat adalah pilar penting dalam demokrasi yang bertugas menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan (checks and balances) terhadap jalannya pemerintahan. Ketika kritik dari kelompok sipil direspons dengan narasi stigmatisasi dan pelabelan antek asing, esensi demokrasi itu sendiri sedang dipertanyakan. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi seharusnya dirayakan, bukan dihadapi dengan kecurigaan primordial yang memecah belah.
Kasus ini menjadi peringatan keras (wake-up call) tentang betapa krusialnya bagi para pejabat publik untuk berhati-hati dalam menjaga lisan di ruang publik. Setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang pemimpin membawa beban simbolis dan politis yang besar. Kata-kata seorang pejabat dapat menggerakkan opini massa, menetapkan standar moral, atau bahkan memicu persekusi verbal di lapangan. Di tengah kompleksitas masalah bangsa saat ini, publik membutuhkan narasi yang mempersatukan dan berbasis solusi, bukan retorika defensif yang justru memancing kegaduhan tak perlu.
Kita berharap para pejabat publik dapat lebih matang dalam mengelola komunikasi politiknya. Kritik mestinya dijawab dengan data, perbaikan kebijakan, dan transparansi-bukan dengan serangan balik personal atau pelabelan historis yang menyakitkan. Jika terdapat keberatan terhadap isi kritik atau pemberitaan, mekanisme hukum dan hak jawab yang beradab selalu tersedia untuk ditempuh. Sudah saatnya ruang publik kita dibersihkan dari dikotomi “kita versus mereka” agar energi bangsa tidak habis terbuang dalam polemik kata-kata.
Setyo Nugroho
Warga Masyarakat, tinggal di Yogyakarta
