Pasuruan, Bhirawa – Koperasi susu di Jawa Timur menegaskan kesiapannya menjadi pemasok utama produk susu pasteurisasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat kedaulatan gizi nasional.
Meski demikian, pemerintah dan pengelola program diingatkan agar tidak hanya berorientasi pada harga murah, melainkan harus menjamin kualitas serta keamanan pangan yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam acara Launching dan Sarasehan Penguatan Koperasi Susu Bagi Kedaulatan Gizi Nasional di Joglo Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Kamis (30/7).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan HM Shobih Asrori, pengurus Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kalangan industri pengolahan susu, serta perwakilan puluhan koperasi susu se-Jawa Timur.
Dari 23 koperasi susu aktif anggota GKSI Jatim, sebanyak 18 koperasi hadir mewakili sekitar 80 persen total produksi susu di wilayah tersebut.
Ketua KUTT Suka Makmur Grati, Evi Zainal Abidin, menegaskan koperasi susu siap memproduksi susu pasteurisasi bergizi tinggi yang diproses sesuai standar keamanan pangan.
Namun, ia menekankan pentingnya pemenuhan regulasi bagi setiap produsen yang ingin masuk ke dalam rantai pasok program pemerintah.
“Produk susu pasteurisasi yang kami hasilkan tidak hanya bergizi, tapi juga aman karena telah mendapat pendampingan BPOM dan diaudit. Yang dapat menyuplai adalah koperasi yang sudah memiliki sertifikat IP CPPOB (Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Jadi, semuanya harus patuh terhadap aturan,” kata Evi.
Evi menjelaskan, sarasehan ini juga menjadi wahana edukasi bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar selektif dan tidak terjebak pada penetapan harga semata.
Menurutnya, mengabaikan standar keamanan demi menekan biaya berisiko memicu dampak buruk, seperti reaksi alergi hingga ancaman keracunan pangan pada anak-anak.
Saat ini, koperasi yang telah mengantongi sertifikat IP CPPOB dan pendampingan BPOM di Jatim antara lain KUD Batu, KUTT Suka Makmur, KAN Jabung, serta KUD Argopuro Probolinggo.
“Meski jumlahnya masih terbatas, saya optimistis koperasi mampu bersaing dengan industri pengolahan skala besar berkat komitmen menjaga kesegaran dan mutu gizi,” papar Evi.
Ketua GKSI Jawa Timur, Nur Hayyun menyebutkan Jawa Timur merupakan lumbung utama persusuan nasional dengan kontribusi mencapai 80 persen dari total produksi dalam negeri.
Namun, para peternak dan koperasi masih dibayang-bayangi berbagai kendala teknis maupun regulasi, mulai dari ancaman penyakit ternak seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) hingga brucellosis.
Ia mengkritik kecenderungan pengadaan susu untuk program pemerintah yang kerap menganaktanyakan kualitas demi mengejar harga terendah.
“Bila orientasinya hanya harga, bagaimana mungkin menghasilkan susu berkualitas. Kami menjual susu murni, bukan menjual air ataupun bahan pengawet. Kalau kita bicara gizi anak bangsa, maka kualitas tidak boleh ditawar,” tegas Nur Hayyun.
Oleh karena itu, GKSI Jatim mendesak pemerintah segera membenahi tata niaga susu nasional.
Penataan tersebut mencakup penertiban perdagangan susu yang berada di luar jalur koperasi, pengawasan ketat terhadap peredaran susu di bawah standar, serta pemberian harga beli yang layak dari industri pengolahan susu (IPS).
Harga yang menguntungkan dinilai menjadi kunci utama memicu peternak menambah populasi sapi perah.
Di sisi lain, Wakil Bupati (Wabub) Pasuruan HM Shobih Asrori menilai potensi peternakan sapi perah di wilayahnya sangat besar untuk menopang program pemenuhan gizi dan penanganan tengkes (stunting).
“Koperasi dituntut segera bertransformasi melalui modernisasi manajemen, teknologi pemerahan, hingga digitalisasi rantai dingin (cold chain),” urai Gus Shobih sapaan akrabnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono, menyatakan masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia berawal dari konsumsi pangan bergizi, termasuk susu yang aman.
Koko menyatakan bahwa, Kementerian Koperasi tengah mengawal implementasi Peraturan Presiden terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebijakan tersebut dirancang untuk mengintegrasikan koperasi sektor riil, seperti koperasi susu, langsung ke dalam program pemenuhan gizi nasional.
“Pemerintah akan terus mendorong modernisasi koperasi, mulai dari penyediaan mesin pasteurisasi, penguatan rantai dingin, hingga sistem distribusi agar koperasi mampu memasok susu segar berkualitas secara berkelanjutan,” tegas Koko.
Dengan integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir ini, pemerintah berharap kesejahteraan peternak lokal dapat meningkat seiring dengan terpenuhinya asupan gizi yang aman bagi anak-anak Indonesia.
“Makanya, peternak lokal pasti perekonomiannya akan terangkat bila asupan gizi untuk anak-anak Indonesia terpenuhi,” kata Koko. [hil.gat]
