Gresik, Bhirawa – Dalam rapat dengar pendapat evaluasi kinerja Triwulan II APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Komisi III DPRD menemukan fakta serapan anggaran proyek infrastruktur masih sangat rendah. Pihaknya mendesak agar kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan segera dilaksanakan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyampaikan bahwa rendahnya serapan ini berdampak pada pelaksanaan proyek yang belum berjalan maksimal sesuai tahapan.
“Sekarang sudah masuk evaluasi Triwulan II, tapi serapan anggaran infrastruktur masih rendah. Padahal sebentar lagi kita akan membahas Perubahan APBD, yang berpotensi ada penambahan anggaran lagi,” ujarnya.
Ia mengkhawatirkan jika penyerapan terus tertunda, maka pelaksanaan proyek akan terburu-buru dan berisiko molor dari jadwal. Padahal hal serupa sudah sering terjadi setiap tahun, dan DPRD pun sudah berkali-kali mengingatkan melalui rapat-rapat.
Abdullah Hamdi meminta Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) di lingkungan DPUTR segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Terkait kendala proses lelang yang belum selesai, hal ini akan menjadi fokus evaluasi yang lebih mendalam.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra, menambahkan realisasi kinerja DPUTR masih jauh dari target hingga pertengahan tahun ini. Padahal proyek infrastruktur sangat vital dan mendesak, seperti Jalan Poros Desa (JPD), rehabilitasi jaringan irigasi, hingga perbaikan waduk.
“Masih banyak proses lelang yang belum selesai, sehingga anggaran belum terserap dan manfaatnya belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya. [kim.kt]
