Pemprov Jatim, Bhirawa. – Upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kolaborasi kembali diakui. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi lewat penghargaan The Collaborative and Inclusive Communication for Community Empowerment Award 2026 yang digelar Selasa (7/7) malam di Ballroom Hotel Sunrise, Mojokerto.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas peran Biro Administrasi Pimpinan dalam mengawal komunikasi publik Pemprov Jawa Timur. Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dinilai berhasil memperkuat partisipasi masyarakat dan menghadirkan narasi pembangunan yang mudah dicerna hingga tingkat desa dan komunitas.
Selama beberapa tahun terakhir, strategi komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jawa Timur tidak lagi sebatas menyampaikan informasi. Komunikasi diarahkan menjadi alat membangun kepercayaan, memperluas ruang dialog, dan mendorong kolaborasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Peran penting tersebut dijalankan oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, yang bertugas menyiapkan materi strategis pimpinan, mengelola hubungan media, menyusun narasi pembangunan, mengoptimalkan komunikasi digital, serta memperkuat koordinasi komunikasi lintas perangkat daerah.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur, Pulung Chausar, memandang penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif insan komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
”Penghargaan ini kami persembahkan bukan hanya untuk Biro Administrasi Pimpinan, tetapi untuk seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang setiap hari bekerja membangun komunikasi publik yang terbuka, kolaboratif, dan berpihak kepada masyarakat. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan menghadirkan ruang partisipasi,” ungkap Pulung.
Pulung menilai tantangan komunikasi pemerintah kini lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu. Perubahan perilaku masyarakat, derasnya arus informasi digital, dan fragmentasi media menuntut strategi komunikasi yang adaptif dan humanis.
”Kami percaya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan didukung masyarakat. Karena itu komunikasi publik harus dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen, mulai pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas,” tegasnya.
Biro Administrasi Pimpinan mengusung prinsip pentahelix dalam pendekatan komunikasinya, yakni menghadirkan ekosistem yang menyatukan berbagai aktor pembangunan sehingga saling memperkuat.
”Kolaborasi adalah kata kuncinya. Pemerintah tak boleh berjalan sendiri. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam menyampaikan narasi pembangunan, semakin besar pula peluang masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu,” ujarnya.
Pulung juga menekankan bahwa komunikasi publik harus mampu menumbuhkan optimisme dan menjadi perekat sosial di tengah keragaman masyarakat. [aya.fen]
