Surabaya, Bhirawa – PT Jamkrida Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui skema penjaminan kredit bagi pelaku usaha dan pengelola program agar memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah.
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Pokja Wartawan Indrapura bertema “Memperkuat Kolaborasi BUMD Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan UMKM Jawa Timur” di ruang Banmus DPRD Jatim, Selasa (30/6).
Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto, mengatakan pihaknya telah merealisasikan penjaminan pembiayaan bagi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang memperoleh kredit dari perbankan.
“Program-program pemerintah pusat seperti MBG dan KDMP tentu kami sangat siap menjamin. Tidak hanya program Pemprov Jawa Timur, tetapi juga program pemerintah pusat,” ujar Untung.
Ia menjelaskan, penjaminan kredit untuk pelaksanaan MBG telah berjalan melalui kerja sama dengan Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Salah satu realisasi penjaminan telah dilakukan bersama BPR Jombang.
“Terkait MBG, kami sudah melakukan beberapa penjaminan pelaksanaan program melalui BPR maupun Bank Jatim. SPPG yang mengambil kredit sudah kami jamin. Di BPR Jombang sudah terealisasi,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut dia, untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Jamkrida Jatim masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pola penjaminan.
Menurut Untung, skema pembiayaan KDMP nantinya akan melibatkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sedangkan sumber pengembaliannya direncanakan berasal dari Dana Desa.
“Untuk KDMP kami masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Informasi sementara, pembiayaan berasal dari Himbara dan yang akan dipertanggungjawabkan berasal dari Dana Desa,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Untung juga memaparkan rencana pemanfaatan tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar yang diterima Jamkrida Jatim. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas penjaminan kredit pada sektor-sektor unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur.
Alokasi terbesar akan diberikan kepada sektor pertanian dan industri pengolahan yang masing-masing memperoleh porsi sekitar 35 persen. Sementara sektor perkebunan dialokasikan sekitar 15 persen, serta perdagangan dan jasa sebesar 10 persen.
“Sektor-sektor itu merupakan unggulan Jawa Timur. Dengan tambahan penyertaan modal ini, kapasitas penjaminan kami akan semakin besar sehingga lebih banyak pelaku usaha yang bisa memperoleh akses pembiayaan,” katanya.
Untuk memperluas layanan, kata Untung, Jamkrida Jatim juga terus memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan di daerah. Saat ini perusahaan telah bekerja sama dengan 25 BPR milik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya BPR Sumenep, BPR Delta Arta Sidoarjo, dan BPR Anjuk Ladang Nganjuk. Selain BPR milik pemerintah daerah, Jamkrida Jatim juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai BPR swasta di Jawa Timur.
Tak hanya itu, ekspansi bisnis juga dilakukan melalui kemitraan dengan perbankan nasional. Jamkrida Jatim telah menjalin kerja sama dengan BRI untuk layanan produk Bank Garansi, sementara kerja sama dengan Bank Mandiri saat ini masih dalam tahap penyelarasan data sebelum diimplementasikan.
“Kami terus memperluas kolaborasi agar semakin banyak sektor usaha yang dapat memperoleh jaminan pembiayaan. Harapannya, peran Jamkrida Jatim semakin besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menyukseskan program-program strategis pemerintah,” pungkas Untung. [geh.kt]
