DPRD Kota Pasuruan, Bhirawa
Protes keras warga di Kecamatan Gadingrejo terkait karut-marut pengalihan arus lalu lintas (lalin) imbas perbaikan Jembatan Buk Wedi akhirnya memantik respons cepat parlemen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan langsung memanggil jajaran Pemkot dan Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk merumuskan ulang skenario jalur alternatif demi mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan.
Rapat koordinasi (rakor) darurat tersebut digelar di Kantor DPRD Kota Pasuruan. Langkah itu diambil setelah gelombang protes warga di simpang tiga Bukir, Jalan Gatot Subroto, kian memanas akibat dampak pengalihan arus yang dinilai merugikan masyarakat setempat.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, M Toyib, menyampaikan pertemuan lintas sektor tersebut berjalan cukup dinamis untuk mencari jalan tengah.
Hasilnya, tim merumuskan dua opsi strategis untuk memecah kepadatan kendaraan besar, seperti truk dan kontainer, yang selama ini menumpuk di jalur kota.
“Hasil rapat memunculkan dua rumusan utama. Prinsipnya, kami mencari formulasi yang paling minim risiko bagi aktivitas warga namun tetap menjaga kelancaran urat nadi ekonomi,” ujar Toyib, Kamis (18/6).
Dalam rumusan pertama, disepakati adanya rekayasa satu jalur (one way) pada titik krusial. Kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Probolinggo tetap diperbolehkan melintasi Jalan Gatot Subroto atau Jalur Lingkar Selatan (JLS). Namun, jalur tersebut akan dibuat searah.
“Nanti di Jalan Gatot Subroto hanya berlaku satu jalur, yakni dari arah barat (Surabaya) ke timur (Probolinggo). Sebaliknya, kendaraan yang dari arah Probolinggo akan total dialihkan,” urai politisi Partai Golkar tersebut.
Untuk kendaraan besar yang melaju dari arah Probolinggo menuju Surabaya, arus lalu lintas akan dipotong di simpang empat Kebonagung. Mereka dipaksa berbelok melewati Jalan Panglima Sudirman hingga nantinya tembus ke Jalan Hasanudin.
Sementara itu, rumusan kedua dinilai jauh lebih ekstrem namun efektif untuk mengosongkan jalur kota dari kendaraan berat. Yakni, mengalihkan seluruh kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Probolinggo untuk langsung masuk ke gate tol Rembang.
“Tapi untuk opsi kedua ini statusnya masih dinamis. Kami harus melakukan koordinasi lanjutan yang intensif dengan pihak Jasa Marga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan karena menyangkut wilayah otoritas kelola yang berbeda,” papar Toyib.
Sebelumnya, kawasan simpang tiga Bukir di Jalan Gatot Subroto sempat mencekam. Sejumlah warga Kecamatan Gadingrejo menumpahkan kekesalannya dengan menggelar aksi protes terbuka.
Mereka menuntut ketegasan pemerintah dan aparat kepolisian dalam mengelola dampak sosial-ekonomi dari proyek perbaikan Jembatan Buk Wedi. [hil.dre]
