Kota Pasuruan, Bhirawa
Gelombang amarah warga dan elemen masyarakat Kota Pasuruan tumpah ke jalur nasional melalui aksi unjuk rasa besar-besaran di pertigaan Jl Gatot Subroto, Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Rabu (17/6).
Aksi itu, menjadi puncak kegeraman publik atas lambatnya respons pemerintah daerah dalam menata sistem transportasi, yang dituding sengaja membiarkan risiko kecelakaan tinggi terus mengintai dan mengancam keselamatan jiwa warga.
Protes keras ini dipicu oleh rentetan insiden fatal yang kerap merenggut nyawa pengendara motor. Saban hari, para pengguna jalan harus bertaruh nyawa akibat bercampurnya kendaraan roda dua dengan armada angkutan logistik bermuatan berat di jalur yang sama.
Otoritas setempat dinilai menutup mata dan kehilangan empati sosiologis karena mengabaikan usulan rekayasa lalu lintas yang telah berkali-kali disuarakan warga.
”Kebijakan Wali Kota sudah berapa bulan seperti ini, patut diduga terkesan ada dugaan acuh terhadap rakyat Kota Pasuruan. Kurang lebih sudah tiga bulan ini semenjak peralihan arus jalan akibat proyek pembangunan Jembatan Bokwedi sudah menelan sembilan korban jiwa,” ujar tokoh masyarakat sekaligus koordinator aksi, Ayik Suhaya, dengan nada bergetar di hadapan massa.
Massa menuntut ketegasan pihak eksekutif untuk segera menerbitkan instruksi tertulis mengenai sterilisasi kendaraan besar dari koridor pemukiman padat penduduk.
Mereka mendesak agar armada ekspedisi, baik dari arah barat maupun timur, dialihkan sepenuhnya masuk ke jalur tol terdekat demi menjamin hak paling mendasar warga, yakni hak untuk selamat di jalan raya.
”Wali Kota Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota serta Bupati Pasuruan segera koordinasi, agar pengguna motor tidak was-was,” kataAyik Suhaya
Selain itu, massa melayangkan kritik tajam terhadap fungsi pengawasan legislatif yang dianggap mandul dan gagal mengawal amanah rakyat. Buruknya koordinasi lintas sektor antara Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian dinilai memperparah kesemrawutan dan bahaya di lapangan setiap harinya.
Nestapa di jalur maut ini disaksikan langsung oleh Rudi, seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai sopir mebel. Ia mengaku dihantui rasa waswas setiap kali melintas karena maut seolah mengintai kapan saja.
”Kemarin itu ada dua yang meninggal dunia yang saya lihat sendiri. Keadaan ini terus terjadi sudah sejak pengalihan jalan itu,” tutur Rudi penuh kesedihan.
Sebagai bentuk peringatan terbuka, selebaran pernyataan sikap yang memuat poin-poin gugatan keras dibentangkan di sepanjang pembatas jalan. Perwakilan warga mengancam akan mengerahkan massa yang jauh lebih besar jika pembenahan jalur tengkorak ini tidak segera direalisasikan.
Secara lantang, Ayik Suhaya juga menegaskan agar pemimpin daerah jantan mengambil sikap jika tidak mampu melindungi rakyatnya sendiri. ”Jika seorang Wali Kota Pasuruan dan wakilnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan jalur maut ini, maka kami persilakan untuk mengundurkan diri,” cetusnya.
Tuntutan mundur itu dinilai sebagai konsekuensi logis atas kegagalan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi warganya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terkait desakan warga. [hil.fen]
