Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan, kemarin.
DPD RI Jakarta. Bhirawa.
Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan guna menegaskan pentingnya penguatan kualitas data statistik daerah sebagai fondasi penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 20206 (SE2026).
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Komite IV bersama jajaran BPS pusat dan daerah menyampaikan sejumlah poin strategis terkait akurasi data, keamanan informasi, hingga tantangan pengumpulan data lapangan.
Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa statistik merupakan instrumen negara yang harus dijaga independensinya.
“Statistik harus bersifat netral dan berbasis data, jangan sampai dipengaruhi unsur politis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko cyber attack, baik dari dalam maupun luar negeri, serta menekankan perlunya back up data manual untuk menjaga keberlanjutan layanan statistik.
Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta menekankan bahwa data BPS menjadi rujukan utama dalam penyusunan indikator ekonomi makro KEM PPKF.
Senator asal Maluku tersebut mempertanyakan apakah terdapat perubahan metodologi mengingat perubahan perilaku masyarakat, serta mendorong BPS memperkuat literasi statistik seperti halnya OJK dalam literasi keuangan.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edi Machmud, menegaskan komitmen BPS dalam menjaga kualitas data dan mendukung penyusunan KEM PPKF. Ia menjelaskan bahwa BPS telah memperkuat keamanan data melalui koordinasi dengan BSSN, serta menyiapkan Disaster Recovery Center (DRC) di Kalimantan Selatan sebagai pusat pemulihan data jika terjadi bencana.
“BPS berkomitmen menjaga kualitas data dan terus memperkuat sinergi antar K/L,” ungkapnya.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, memaparkan bahwa data statistik menjadi kompas pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Namun, ia mengakui masih terdapat disparitas data sektoral, penolakan responden, serta tantangan pemutakhiran data di beberapa wilayah. BPS Banten sendiri kini tengah mengembangkan Small Area Estimation (SAE) dan Big Data untuk menghasilkan statistik tematik yang lebih presisi.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tangerang Selatan, Agung Erianto Juliandono, menyoroti karakteristik wilayah Tangsel yang ditopang sektor real estat, perdagangan, dan industri. Ia menjelaskan bahwa pengumpulan data menghadapi tantangan, terutama pada penghuni apartemen dan tenant mall yang memiliki tingkat privasi tinggi.
“Kami terus berkomitmen memberikan literasi kepada responden tentang pentingnya pengisian data,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPS sebagai wali data nasional, sekaligus memastikan bahwa penyusunan KEM PPKF 2027 berbasis pada data daerah yang akurat, inklusif, dan aman. Komite IV DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas data statistik di seluruh daerah. [ira.hel].
