Pemkab Madiun, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Madiun kembali mengukuhkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Komitmen ini dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Madiun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, SE MM Ak CPA CSFA ERMAP GRCP GRCA kepada 33 Kabupaten/Kota, turut dihadiri Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, SH. MAk didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono serta Sekda Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, SSos MSi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (29/5/2026).
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan raihan 13 kali WTP berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Madiun mensejajarkan diri dengan beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tata kelola keuangan terbaik dan konsisten, sekaligus menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi. [dar.dre]
