Pemkot Pasuruan, Bhirawa
Roda birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan dipastikan bakal berlari lebih kencang. Hal itu menyusul dilantiknya Lucky Danardono sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan oleh Wali Kota Adi Wibowo.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang berlangsung di Ruang Rapat UNSUR 1 Sekretariat Daerah itu menjadi babak baru dalam penguatan tata kelola pemerintahan di Kota Madinah.
Pelantikan ini dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan Sekda agar fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak kehilangan momentum.
Wali Kota Pasuruan, yang akrab disapa Mas Adi itu menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar seremoni formalitas. Melainkan, sebuah ikhtiar besar dalam memperbaiki support system pemerintahan.
Terutama dalam menyinkronkan desain program kerja dengan realisasi pelayanan di lapangan.
“Dengan adanya pelantikan ini, kita ingin memastikan mesin birokrasi bekerja dalam performa terbaik. Ini bagian dari ikhtiar kita memperbaiki desain program maupun aktivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mas Adi, Senin (11/5) sore kemarin.
Menurut Mas Adi, posisi Sekda adalah jantung dari birokrasi. Ia berperan sebagai jembatan yang menghubungkan komitmen politik kepala daerah dengan eksekusi teknis di tingkat perangkat daerah.
Lebih dari itu, Pj Sekda dituntut mampu menjaga marwah netralitas ASN di tengah dinamika pemerintahan.
“Peran Sekda itu strategis. Dia adalah penggerak birokrasi sekaligus penjaga integritas. Saya berharap Mas Lucky mampu mengemban tugas administrasi ini dengan taktis dan mengambil langkah strategis demi kelancaran pembangunan,” imbuh Mas Adi.
Ada pesan khusus yang ditekankan Mas Adi kepada Pj Sekda yang baru. Yakni, kemampuan untuk ngemong atau membina aparatur di bawahnya serta membangun komunikasi harmonis dengan berbagai stakeholder.
Mulai dari jajaran legislatif, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Mas Adi juga menginstruksikan agar sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat. Hal ini penting agar program-program prioritas daerah bisa tuntas tepat waktu tanpa terganjal kendala komunikasi.
Ia pun mewanti-wanti agar pengawasan di setiap unit kerja ditingkatkan guna menjauhkan birokrasi dari praktik korupsi.
“Jadilah teladan dalam penerapan nilai ASN BerAKHLAK. Jabatan ini adalah amanah besar. Saya percaya dengan pengalaman yang dimiliki, saudara mampu menjalankan tugas ini hingga nanti ditetapkan pejabat definitif,” tegas orang nomor satu di Pemkot Pasuruan tersebut.
Di era post-truth yang penuh dengan arus informasi cepat, Mas Adi juga meminta birokrasi untuk lebih responsif. Ia tidak ingin jajarannya gagap dalam menghadapi keluhan atau wacana yang berkembang di masyarakat.
“Kita harus merespons dinamika publik secara cepat dan taktis, namun tetap berbasis data dan fakta sesuai regulasi. Publik hari ini butuh pelayanan yang profesional dan solutif,” kata Mas Adi. [hil.dre]
