Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka
Jakarta. Bhirawa.
Peristiwa tragis yang terjadi di perkeretaapian Indonesia baru-baru ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan kereta api adalah transportasi publik strategis. Tapi sampai hari ini, tata kelolanya masih belum baik.
Ia mengatakan peraturan yang termaktub dalam undang-undang nomor 23 tahun 2007 telah mengamanatkan pembentukan badan usaha prasarana. Namun implementasinya belum tuntas dan masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara DJKA dan KAI.
Untuk itu, ia mendukung secara penuh Dirut PT.KAI, (Persero), untuk melakukan perbaikan berbasis data. “Saya mendukung Dirut KAI, Pak Bobby yang terus mendorong perbaikan berbasis data transparansi, dan kepatuhan regulasi,” tegas Rieke, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan kecelakaan kereta api yang memakan korban jiwa tersebut harus jadi momentum untuk pembenahan sistem bukan hanya evaluasi biasa. “Tragedi Bekasi Timur harus jadi momentum pembenahan sistem, bukan sekedar evaluasi teknis,” ujarnya.
Percepatan Peraturan Presiden tentang tata kelola prasarana perkeretaapian ini kata Rieke, adalah kunci untuk memastikan kejelasan tata kelola dan keselamatan Perkeretaapian nasional Mari kita Kawal bersama. [ira.hel].
