Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi prioritas nasional saat ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kita semua sepakat bahwa peningkatan gizi anak sekolah adalah investasi krusial bagi masa depan bangsa. Namun, jika kita menilik lebih dalam pada aspek implementasi dan pengawasannya, terdapat kekhawatiran besar mengenai potensi penyimpangan dan dampak negatif sistemik yang mungkin timbul.
Penyimpangan paling nyata adalah risiko birokrasi anggaran. Dengan alokasi dana yang sangat masif, kerentanan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan bahan pangan menjadi ancaman utama. Jika jalur distribusi tidak transparan, dana yang seharusnya menjadi kalori bagi siswa justru bisa menguap menjadi keuntungan pribadi segelintir oknum. Kita tidak ingin program mulia ini berakhir seperti kasus bansos di masa lalu yang penuh skandal.
Ada kekhawatiran mengenai standardisasi gizi dan higienitas. Praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketimpangan kualitas menu antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Tanpa pengawasan ketat, terdapat risiko penyajian makanan yang tidak memenuhi standar gizi (seperti rendah protein namun tinggi karbohidrat) hanya demi menekan biaya operasional. Selain itu, masalah keamanan pangan (food safety) sangat krusial; satu kesalahan kecil dalam pengolahan dapat berakibat fatal pada kesehatan ribuan siswa sekaligus.
Seharusnya, MBG menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan menyerap hasil tani dan ternak dari lingkungan terdekat sekolah. Terakhir, dampak psikologis dan sosial berupa ketergantungan juga perlu diwaspadai. Jangan sampai program ini membuat orang tua merasa lepas tangan terhadap asupan gizi anak di rumah. Pendidikan nutrisi bagi keluarga harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak tercipta mentalitas “cukup dari pemerintah saja.”
Rudi Kurniawan
Pensiunan ASN, tinggal di Babatan Indah Surabaya
