Surabaya, Bhirawa
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di satuan pendidikan nonformal menunjukkan tren positif. Salah satunya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Utama Surabaya.
TKA menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional berlangsung tertib, terstandar, dan akuntabel. Ujian ini tidak hanya menyasar murid pendidikan formal. Melainkan juga memperkuat kesetaraan kualitas jalur pendidikan nonformal.
Dalam pelaksanaannya di PKBM Budi Utomo, TKA menunjukkan pendekatan kolaboratif sebagai bagian dari fleksibilitas kebijakan. Ujian dilaksanakan dengan menumpang di sekolah formal dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Kepala PKBM, Imam Rochani, menjelaskan dari 22 peserta yang terdaftar, sebagian besar hadir mengikuti ujian meskipun terdapat beberapa kendala di lapangan. “Ada tiga peserta kami tidak ikut karena berbagai kendala. Secara umum berjalan lancar. Kami bergabung dengan sekolah dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan pengawasan dari dinas pendidikan dan guru-guru SMP,” ujarnya, Rabu (15/4).
Imam menambahkan sebelum pelaksanaan TKA, pihaknya telah melakukan sosialisasi serta pembekalan berbasis kisi-kisi soal untuk membantu peserta memahami materi yang akan diujikan. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan diri warga belajar.
Ia menegaskan tidak semua warga belajar diwajibkan mengikuti TKA, terutama bagi mereka yang berusia lebih dewasa. Namun, bagi peserta usia sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan, keikutsertaan dalam TKA menjadi sangat penting. “Kami dorong mereka yang ingin melanjutkan pendidikan untuk ikut, karena ini menjadi bagian dari pengukuran kemampuan akademik mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmendiksus) Tatang Muttaqin, menjelaskan perbedaan model pelaksanaan antara PKBM mandiri dan kolaboratif menunjukkan bahwa kebijakan TKA tidak hanya menekankan standarisasi, tetapi juga memberikan ruang adaptasi bagi satuan pendidikan nonformal.
“Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjawab tantangan khas PKBM, seperti heterogenitas usia, kesibukan pekerjaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana,” katanya di Jakarta, Selasa (14/4).
Tatang juga menegaskan pelaksanaan TKA yang semakin tertib dan terstruktur menandai pergeseran penting dalam sistem evaluasi pendidikan nonformal. Jika sebelumnya fleksibilitas menjadi ciri utama, kini keseimbangan antara fleksibilitas dan standar menjadi kunci. “Hal ini memperkuat posisi PKBM sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional,” lanjutnya.
Dengan pelaksanaan yang semakin matang, terang Tatang, TKA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kredibilitas lulusan pendidikan nonformal.
Dalam konteks ini, peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi semakin penting dalam memastikan arah kebijakan, standar, dan mutu pendidikan nasional berjalan secara konsisten dan berkeadilan. [ina.wwn]
