Kolanorasi Pentahelix Jadi Kunci Pembangunan Jatim di Tahun 2027
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jatim 2027 di Surabaya, Selasa (14/4).
Menurut Khofifah, perencanaan pembangunan daerah harus semakin presisi, berbasis data, serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Ia menegaskan, dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk itu, Pemprov Jatim mendorong penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus mempercepat inovasi dan akuntabilitas pembangunan.
Selain kolaborasi, ketepatan sasaran program juga menjadi perhatian. Khofifah menekankan pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.
“Kami mendorong pemutakhiran dan pemadanan data agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, sektor layanan dasar turut diperkuat. Hingga 1 April 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa.
Sementara itu, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Timur tahun 2026 menunjukkan capaian positif dengan menempati peringkat kedua nasional.
Program ini didominasi kelompok usia 40-59 tahun sebanyak 944.030 jiwa (28,92 persen), dengan partisipasi perempuan sebesar 58,44 persen dan laki-laki 41,56 persen.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat desa. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung pembiayaan 1.001 perawat Ponkesdes yang tersebar di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.
Di sektor ekonomi, masalah yang dihadapi Jawa Timur adalah disparitas antarwilayah. Kontribusi ekonomi wilayah utara mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan 20,53 persen, dan Madura 3,81 persen. Untuk mengatasinya, pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Pantai Selatan (Pansela) terus dipercepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah selatan. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 390,84 km atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 km, dengan target tambahan penyelesaian sepanjang 30,59 km pada tahun 2026.
“Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 8,58 juta penerima.
Program ini didukung oleh 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.412 telah operasional dan 823 dalam tahap persiapan, serta melibatkan 160.524 tenaga petugas. Hingga 10 April 2026, sebanyak 2.018 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah diterbitkan sebagai jaminan kualitas layanan.
Di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 100 persen pembentukan kelembagaan dengan total 8.494 koperasi. Mayoritas merupakan koperasi baru (99 persen) yang saat ini didominasi unit usaha gerai sembako dan mulai beroperasi secara bertahap.
“Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP,” ujar Khofifah.
Sementara itu, pada sektor pendidikan dan pemberdayaan sosial, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat (SR) dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional. Program ini mencakup 97 rombongan belajar dengan total 2.450 peserta didik.
Dukungan diberikan secara komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas, pelatihan kebencanaan oleh Tagana, pemberdayaan ekonomi orang tua, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak serta penguatan literasi melalui optimalisasi perpustakaan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema sharing pembiayaan bersama kabupaten/kota.
“Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditandatangani oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, pemuda, perwakilan anak, kelompok disabilitas, hingga dunia usaha, sebagai representasi kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.
Di akhir, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, BUMN/BUMD, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat Jawa Timur.
“Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Wamen Ribka Haluk, Wagub Jatim, Ketua DPRD Jatim, Forkopimda Jatim, para Bupati Wali Kota Se-Jawa Timur, dan juga lintas ormas di Jatim, forum ini berlangsung sangat strategis untuk merumuskan rencana pembangunan ke depan.
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang sebagai komitmen bersama lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan. [ina]
