Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo saat ini sedang mempersiapkan Elektronik Transaksi Pemerintah daerah (ETPD) tahun 2026. Karena pelaksanaan Transaksi Pemerintah Daerah (TPD) tahun 2025 lalu, berhasil mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebagaimana diketahui, ETPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 lalu, dinobatkan sebagai ETPD terbaik III Wilayah Jawa-Bali.
Tahun 2026 ini, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo akan berinovasi untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Dra Noer Rachmawati MSI Ak, mengatakan Pemkab Sidoarjo akan mempersiapkan pelaksanaan ETPD dalam pola QRIS Tap disetiap transaksi keuangan.
“Mode transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai ini, akan lebih cepat, praktis dan aman,” komentar Noer Rochmawati, Kamis (9/4) kemarin.
QRIS Tap, menurut Noer Rochmawati, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai atau scan barcode melalui kamera ponsel. Dengan Transaksi ini, pembayaran cukup dengan menempelkan HP ke mesin EDC/pembaca contactless.
Inovasi QRIS Tap kata Noer Rochmawati mengatakan pemanfaatan QRIS Tap sedang disosialisasikan. Hadir dalam acara sosialisasi yang dikemas dalam high level meeting belum lama ini di pendopo Delta Wibawa, Analis Kebijakan Ahli Muda serta Analis Perekonomian dari Kementerian Koordinator Bidang perekonomian juga dihadirkan narasumber dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.
Bupati Sidoarjo Subandi, memberikan arahan pelaksanaan ETPD di Sidoarjo yang telah berhasil meraih Championship TP2DD 2025 lalu harus dievaluasi.
Kinerja Tim P2DD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 lalu, kata Subandi, mampu menaikkan ETPD Kabupaten Sidoarjo menjadi 99,5%. Angka itu menjadi yang tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester 2 Tahun 2025 lalu.
Dirinya mendorong implementasi ETPD di Kabupaten Sidoarjo bisa digunakan pada semua sektor transaksi keuangan secara digital. Baik di sektor perdagangan maupun kesehatan.
“Saya yakin dengan percepatan dan perluasan transaksi keuangan digital ini, akan bisa mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. [kus.dre]
