Sebagai seorang warga negara sekaligus orang tua, hati saya sangat miris dan geram melihat berita penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya oleh Kejaksaan Agung. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa, justru dinodai oleh praktik korupsi sistematis oleh mereka yang seharusnya mengawal pelaksanaannya.
Yang lebih membuat saya tidak habis pikir adalah adanya dugaan markup dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Mulai dari pengadaan motor listrik, puluhan ribu pasang sepatu, tablet, hingga televisi. Anggaran fantastis yang bersumber dari uang rakyat (APBN) bukannya dioptimalkan untuk menu makanan bergizi seperti susu, daging, dan sayuran, tetapi malah dialihkan untuk pengadaan barang yang sarat akan kepentingan dan keuntungan pribadi oknum tertentu.
Saya mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang langsung mencopot para pimpinan BGN tersebut, disusul dengan tindakan sigap Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penahanan. Langkah ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap indikasi penyelewengan dalam proyek strategis nasional.Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka mantan Kepala BGN dan wakil-wakilnya. Saya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan di balik skandal ini. Siapa saja pihak swasta, vendor, atau oknum lain yang terlibat dalam konspirasi pengadaan barang dan verifikasi yayasan fiktif tersebut harus diseret ke meja hijau. Hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan dampak kerugian negara dan moral yang ditimbulkan.
Sebagai masyarakat, kami menaruh harapan besar agar program MBG ini tetap berjalan dan tepat sasaran. Jangan biarkan program yang sangat dinantikan oleh anak-anak kita di berbagai penjuru negeri ini dijadikan alat bancakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Evaluasi tata kelola, transparansi, dan pengawasan internal harus diperketat secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Semoga kasus ini menjadi momentum bersih-bersih di tubuh lembaga negara kita, khususnya yang mengelola dana rakyat dalam jumlah besar.
Putri Palupi
Orang Tua Siswa di Wilayah Sukolilo, Surabaya
