Tulungagung, Bhirawa
Meski Pemprov Jatim telah memutuskan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu mulai April 2026 dalam upaya efisiensi, namun Pemkab Tulungagung belum melakukan hal serupa.
Pemkab Tulungagung lebh memilih menunggu surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyikapi kebijakan WFH itu.
“Kami menunggu surat edaran dari Kemenpan RB dan Kemendagri,” ujar Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, usai bersama Wabup Tulungagung, Ahmad Baharudin mengikuti Apel Besar dan Halal Bihalal di halaman Kantor Bupati Tulungagung, Kamis (26/3).
Pj Sekda Tulungagung, Soeroto, yang ikut mendampingi Bupati Gatut Sunu, menambahkan Pemkab Tulungagung belum mengambil kebijakan WFH seperti Pemprov Jatim karena pedomannya belum ada. “Jadi surat edaran dari Kemepan RB dan Kemendagri akan menjadi dasar pedoman kita nanti,” tandasnya.
Soal kebijakan pemerintah daerah lain terkait efisiensi yang memberlakukan penggunaan sepeda kayuh atau sepeda pancal saat berdinas, Pj Sekda Soeroto juga menyatakan Pemkab Tulungagung belum bisa memberlakukan hal serupa. Ia menyebut apakah nantinya diperlukan atau tidak.
“Lihat saja nanti. Apa memang diperlukan atau tidak. Kalau memang untuk kesehatan bagus itu,” paparnya.
Selanjutnya, ia kembali mengatakan Pemkab Tulungagung akan menunggu surat edaran dari Kemenpan RB dan Kemendagri. “Kalau sudah ada, kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menyediakan telaah staf untuk Bapak Bupati. Setelah itu Bapak Bupati yang akan menentukan kebijakannya,” tuturnya.
Sementara itu, terkait Apel Besar dan Halal Bihalal, Bupati Gatut Sunu menyatakan kegiatan tersebut untuk memberi semangat di tahun 2026. Utamanya, tentang program Pemkab Tulungagung.
“Pemkab Tulungagung telah mengucurkan banyak anggaran, utamanya untuk infrastruktur jalan. Kami berharap OPD terkait saling bekerjasama dan bersinergi agar bisa sukses kegiatan tersebut,” paparnya.
Ia menyebut kerusakan jalan di Tulungagung hampir menyeluruh. Saat ini sebelum lebaran 2026 sudah diperbaiki sebanyak 15 persen. Sedang sisanya akan dikerjakan sesudah lebaran.
“Saya minta pada media, LSM dan tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi perbaikan jalan rusak. Kami ingin kerja kontraktor benar dan profesional. Kalau ada masalah bisa lapor ke saya. Kami tidak ingin di kemudian hari ada masalah hukum,” pungkasnya. [wed.dre]
