Oleh :
Probo Darono Yakti
Dosen Hubungan Internasional dan Peneliti CSGS FISIP UNAIR ; Cofounder Nusantara Policy Lab
Eskalasi konflik Iran dan Israel kembali menempatkan kawasan Teluk dalam situasi yang mengkhawatirkan. Serangan dan balasan militer tidak hanya memperluas risiko instabilitas regional, tetapi juga menimbulkan konsekuensi global yang nyata.
Kawasan ini bukan sekadar arena rivalitas geopolitik, melainkan simpul distribusi energi dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari, hampir seperlima konsumsi global, melintas melalui Selat Hormuz. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia itu menjadi indikator paling sensitif dari setiap peningkatan tensi. Ketika ancaman terhadap Hormuz menguat, pasar energi segera merespons. Harga minyak bergerak fluktuatif, premi asuransi kapal tanker meningkat, dan biaya logistik melonjak. Negara-negara pengimpor energi, terutama di Asia, langsung merasakan dampaknya dalam bentuk tekanan fiskal dan inflasi.
Konflik ini menunjukkan bahwa stabilitas global semakin ditentukan oleh interaksi antara keamanan dan ekonomi. Setiap eskalasi di kawasan Teluk tidak pernah berdiri sendiri. Ia beresonansi ke pasar komoditas, jalur perdagangan, hingga stabilitas sosial di berbagai belahan dunia. Dalam konteks tersebut, respons aktor-aktor besar menjadi penentu arah. Amerika Serikat tetap memainkan peran sentral, baik melalui kehadiran militer maupun melalui inisiatif forum keamanan seperti Board of Peace yang diklaim sebagai upaya stabilisasi kolektif. Namun keterlibatan yang bersamaan antara promosi perdamaian dan eskalasi militer memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan dan legitimasi moral.
Krisis Legitimasi Tata Kelola Global
Dalam perspektif hukum internasional, penggunaan kekuatan dilarang kecuali dalam kerangka pembelaan diri atau mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Norma tersebut merupakan fondasi sistem negara berdaulat modern. Namun praktik politik menunjukkan bahwa mekanisme kolektif kerap tersandera oleh rivalitas dan hak veto negara besar. Dewan Keamanan sering kali tidak mampu bertindak cepat dan efektif ketika kepentingan permanen saling berbenturan.
Dalam situasi kebuntuan seperti itu, muncul inisiatif alternatif yang menawarkan pendekatan pragmatis terhadap konflik. Forum keamanan baru atau koalisi terbatas dipromosikan sebagai solusi percepatan stabilisasi. Akan tetapi, inisiatif semacam ini berpotensi menciptakan fragmentasi tata kelola global apabila tidak selaras dengan prinsip universal yang telah disepakati. Ketika negara yang mengampanyekan forum perdamaian juga terlibat dalam eskalasi militer, persepsi publik global menjadi ambivalen. Retorika stabilisasi dapat dipandang sebagai bagian dari strategi pengelolaan pengaruh, bukan semata komitmen terhadap perdamaian.
Krisis legitimasi ini berdampak luas. Kepercayaan terhadap multilateralisme melemah, sementara negara-negara berkembang menghadapi ketidakpastian yang semakin besar. Sistem internasional tidak hanya diuji oleh konflik itu sendiri, tetapi juga oleh inkonsistensi dalam penerapan norma yang seharusnya mengikat semua pihak.
Energi, Ketergantungan, dan Dampak Sistemik
Selat Hormuz menjadi simbol konkret dari keterkaitan antara keamanan dan ekonomi. Sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir 20 persen konsumsi cairan minyak dunia melewati jalur ini. Selain itu, sekitar 18-20 persen perdagangan LNG global juga bergantung pada lintasan yang sama. Dengan lebar efektif jalur pelayaran yang sempit, gangguan kecil sekalipun dapat menciptakan efek domino pada pasokan energi internasional. Tidak berlebihan jika Hormuz disebut sebagai “chokepoint” paling krusial dalam sistem energi global.
Ketergantungan Asia terhadap pasokan energi Teluk sangat signifikan. Jepang dan Korea Selatan mengimpor lebih dari 70 persen minyaknya dari kawasan Timur Tengah. India mendekati 60 persen. Indonesia, meskipun bukan lagi eksportir bersih minyak, mengimpor sekitar 800 ribu hingga 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam kondisi demikian, kenaikan harga minyak sebesar 5-10 dolar per barel saja dapat berdampak langsung pada APBN melalui kenaikan subsidi energi dan tekanan terhadap nilai tukar.
Pada 2022, lonjakan harga minyak di atas 100 dolar per barel menyebabkan beban subsidi energi Indonesia membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Eskalasi baru di Teluk berpotensi mengulang tekanan serupa. Volatilitas harga juga memicu inflasi transportasi dan pangan, memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi, serta meningkatkan risiko defisit fiskal di banyak negara berkembang.
Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata di satu kawasan dapat dengan cepat berubah menjadi krisis ekonomi lintas wilayah. Dalam sistem global yang sangat terhubung, risiko geopolitik bukan lagi variabel eksternal, melainkan faktor struktural yang memengaruhi stabilitas makroekonomi. Karena itu, pengelolaan konflik tidak hanya menyangkut stabilitas politik, tetapi juga keberlanjutan ekonomi internasional.
Jalan Keluar dan Ujian Kepemimpinan Global South
Menghadapi situasi tersebut, penguatan multilateralisme berbasis hukum menjadi kebutuhan mendesak. Konsistensi antara retorika dan tindakan merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan terhadap tata kelola global. Negara-negara besar perlu menunjukkan komitmen terhadap penahanan diri dan penghormatan terhadap norma yang telah disepakati. Tanpa itu, forum perdamaian apa pun akan dipersepsikan sebagai instrumen kepentingan sempit.
Bagi Global South, eskalasi ini sekaligus menjadi ujian kepemimpinan kolektif. Indonesia memiliki warisan historis sebagai penggerak solidaritas Asia-Afrika dan promotor prinsip non-intervensi serta penyelesaian damai sengketa. Modal normatif tersebut seharusnya dapat diterjemahkan dalam upaya memperkuat suara negara berkembang dalam arsitektur keamanan global.
Namun kepemimpinan memerlukan kejelasan posisi dan independensi strategis. Kecenderungan untuk ber-bandwagon dengan kekuatan dominan berisiko mempersempit ruang manuver dan melemahkan kredibilitas sebagai penyeimbang. Indonesia tidak cukup hanya hadir dalam forum yang dirancang kekuatan dominan sebaliknya harus berani menginisiasi kanal dialog alternatif yang benar-benar inklusif dan berbasis hukum internasional.
Jika partisipasi dalam Board of Peace justru membatasi ruang independensi, maka evaluasi terbuka, bahkan opsi keluar dari forum tersebut, layak dipertimbangkan demi menjaga kredibilitas dan mengambil alih lagi kepemimpinan Global South. Keberanian mengambil jarak dari blok mana pun tanpa harus menjadi oposisi siapa pun efektif untuk menghadapi eskalasi Teluk. Tanpa keberanian memperjelas arah, Indonesia berisiko hanya menjadi pengikut dalam sistem yang terus bergejolak.
————– *** —————-
