Oleh :
Sutawi
Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Malang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan paling ambisiusdalam sejarah Indonesia modern. Program yang mulai dilaksanakan pada Januari 2025 ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi puluhan juta siswa, balita, dan ibu hamil sebagai upaya menurunkan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Program ini juga menjadi janji politik utama Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pemilu 2024. Secara konseptual, tujuan MBG sulit untuk ditolak. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi kronis, ketimpangan akses pangan, dan kualitas pembelajaran yang dipengaruhi kondisi kesehatan anak. Dalam teori pembangunan manusia, investasi gizi sejak dini dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Karena itu, gagasan memberi makan jutaan anak sekolah setiap hari dipandang sebagai investasi strategis bangsa.
Namun, perjalanan MBG sejak diluncurkan justru menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Program yang diharapkan menjadi simbol keberhasilan pembangunan manusia berubah menjadi sumber kontroversi akibat persoalan tata kelola, keracunan massal, hingga dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi penyelenggara program.
Kesenjangan Implementasi
Sejak awal, banyak analis mempertanyakan apakah kapasitas birokrasi Indonesia mampu mengelola program sebesar MBG. Target penerima mencapai lebih dari 80 juta anak dan ibu hamil, dengan kebutuhan ribuan dapur produksi makanan dan rantai distribusi yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Anggaran yang disiapkan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pemerintah menetapkan anggaran tahunan untuk MBG sebesar Rp268 triliun per tahun. Untuk biaya per porsi (per anak), alokasinya berkisar di Rp15.000, yang dirinci menjadi Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk fasilitas.
Masalah pertama muncul pada aspek kesiapan kelembagaan. Sejumlah pengamat menilai regulasi pelaksana belum cukup matang ketika program mulai dijalankan. Transparansi pengadaan, standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya terbangun. Transparency International Indonesia bahkan mengingatkan bahwa MBG memiliki risiko korupsi sistemik apabila tidak disertai regulasi dan pengawasan yang kuat. Dalam kebijakan publik, situasi seperti ini dikenal sebagai “implementation gap”, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan yang ideal dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko kegagalan implementasi.
Masalah paling serius yang muncul adalah kasus keracunan makanan. Berbagai daerah melaporkan siswa mengalami mual, muntah, diare, hingga harus dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus terjadi berulang kali dan tersebar di berbagai provinsi. Data yang muncul dari berbagai sumber menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.
Pada September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ribuan siswa terdampak keracunan makanan. Beberapa laporan menyebut jumlah korban mencapai lebih dari 5.900 siswa, sementara data lain menunjukkan angka yang lebih tinggi seiring bertambahnya kasus. Bahkan pada perkembangan berikutnya, Kementerian Kesehatan mencatat ratusan kejadian keracunan terkait MBG dengan puluhan ribu korban terdampak. Salah satu laporan menyebut terdapat 446 kasus dengan total korban mencapai 37.693 orang.Penyebab utama yang sering ditemukan adalah penyimpanan makanan yang tidak memenuhi standar, keterlambatan distribusi, sanitasi yang buruk, serta lemahnya pengawasan mutu makanan. Reuters melaporkan bahwa ratusan siswa di Yogyakarta mengalami keracunan akibat masalah distribusi dan penyimpanan makanan, sehingga pemerintah harus menutup sementara sejumlah dapur penyedia MBG. Dari perspektif kebijakan publik, masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah terlalu fokus pada kuantitas penerima manfaat dibanding jaminan kualitas layanan. Dalam program pangan massal, satu kesalahan kecil dalam rantai distribusi dapat berdampak pada ribuan orang sekaligus.
Krisis Tata Kelola
Masalah MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai kritik mengenai tata kelola program. Beberapa organisasi masyarakat sipil mempertanyakan transparansi penunjukan mitra, pengadaan sarana, hingga mekanisme pengawasan anggaran yang sangat besar.
Puncaknya terjadi ketika aparat penegak hukum mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi penyelenggara program. Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menangkap mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan program MBG. Menurut penyidik, terdapat dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan yayasan pengelola dapur MBG serta dugaan penggelembungan pengadaan berbagai barang yang bahkan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan makanan. Dadan Hindayana dan kawan-kawan diduga melakukan mark up (penggelembungan) dan korupsi dana MBG dengan nilai mencapai Rp1 triliun. Kasus ini memperkuat kekhawatiran bahwa program dengan anggaran raksasa dan pengawasan lemah akan menjadi lahan subur bagi penyimpangan. Dalam literatur administrasi publik, fenomena ini dikenal sebagai “state capture risk”, yaitu ketika aktor-aktor tertentu memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pelajaran bagi Pemerintah
Meskipun berbagai masalah muncul, bukan berarti gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah harus dihentikan. Justru sebaliknya, kebutuhan peningkatan gizi anak Indonesia tetap sangat mendesak. Yang perlu diperbaiki adalah desain implementasi dan tata kelolanya.Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan pangan dengan standar yang seragam di seluruh daerah. Kedua, transparansi pengadaan harus dibuka kepada publik secara real time. Ketiga, pengawasan independen dari akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga audit harus diperkuat. Keempat, perlu evaluasi menyeluruh terhadap model sentralisasi dapur yang selama ini menjadi sumber berbagai masalah distribusi. Selain itu, indikator keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Ukuran yang lebih penting adalah penurunan stunting, peningkatan status gizi, peningkatan kesehatan siswa, dan minimnya kejadian luar biasa seperti keracunan.
Program Makan Bergizi Gratis lahir dari niat yang mulia: menciptakan generasi Indonesia Emas yang lebih sehat dan cerdas. Namun dalam praktiknya, program ini menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kesiapan kelembagaan yang belum matang, gelombang keracunan massal, hingga dugaan korupsi yang menyeret pejabat penyelenggara.Karut-marut MBG memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau mulianya tujuan, melainkan oleh kualitas tata kelola, integritas penyelenggara, dan kemampuan negara memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Tanpa itu, program yang dimaksudkan untuk memberi makan masa depan bangsa justru berisiko menjadi beban baru bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
————– *** —————–
