DPRD Sidoarjo, Bhirawa
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih, mengatakan pihak dewan akan segera mengagendakan pertemuan antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana.
Nasih mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi kelompok masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang minta agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tersebut secepatnya melakukan islah.
“DPRD berkomitmen akan segera mengundang Bupati dan wakil bupati untuk klarifikasi sekaligus mediasi,” kata Nasih, dalam pertemuan dengan sejumlah aliansi massa di Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah ormas dan LSM di Kabupaten Sidoarjo, seperti GRIB JAYA, YALPK, GMBI, KORAK, GMPI, MADAS, URC Gojek, LMPP, PBB, Pemuda Pancasila, hingga ALAS, Selasa pagi (10/2) kemarin, unjuk rasa ke Kantor DPRD Sidoarjo, menyuarakan aspirasi terkait situasi politik internal di Pemkab Sidoarjo, yang dinilai semakin memanas, akibat disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati.
Ormas dan LSM ditemui oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, didampingi sejumlah pimpinan dewan seperti H. Kayan, H. Warih Andono, dan Suryanto, serta Anggota DPRD Yudi Pratama, di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo.
Massa menyampaikan keresahan, karena apabila terus terjadi disharmoni, kondisi pemerintahan daerah bisa tidak kondusif dan berpotensi menghambat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Menurut massa, warga masyarakat Sidoarjo menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik kepemimpinan ini terus berlarut-larut.
Massa mendesak DPRD Sidoarjo, agar tidak bersikap pasif dan segera menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dari checks and balances.
Tuntutan utama massa, meliputi pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum terbuka, fasilitasi rekonsiliasi politik, hingga mendorong hak interpelasi atau angket bila konflik terus berlanjut.
Massa menegaskan mereka mengatasnamakan rakyat Sidoarjo, bukan oknum atau kelompok tertentu. Ini murni gerakan bersama demi kebaikan daerah.
Aliansi juga menyiapkan langkah lanjutan jika mediasi tidak segera terlaksana. Mereka memberi tenggat waktu sebelum Ramadan 1447 H. (kus.dre)