Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berkomitmen menyediakan layanan birokrasi yang adaptif terhadap percepatan transformasi digital. Untuk itu mereka menyiapkan kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menerjemahkan dinamika dengan kebijakan secara tepat. Hal ini juga diperkuat dengan disiplin ASN dalam pengelolaan anggaran.
Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan bahwa kepemimpinan birokrasi tidak lagi bersifat individual, melainkan harus bekerja melalui sistem yang terbuka dan kolaboratif.
Selain itu kolaborasi yang dibentuk harus berorientasi pada pengambilan keputusan yang obyektif tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan.
“Kepemimpinan harus adaptif dan progresif. Kita bekerja melalui sistem, nge-blend (membaur) dengan seluruh jajaran, serta memanfaatkan teknologi untuk menjaga objektivitas dan kualitas keputusan,” tegas Nurochman, Minggu (21/12).
Ia menjelaskan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Kota Batu yang adaptif dan kolaboratif tersebut, pihaknya telah melaksanakan Capacity Building ASN Tahun 2025 pada pekan lalu. Dan dalam pengembangan kepemimpinan adaptif dan SDM unggul maka Pemkot Batu telah menjalin kordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.
Menurut Adhy, upaya yang dilakukan Pemkot Batu ini mengapresiasikan gaya kepemimpinan yang adaptif dengan karakter pembelajaran. Dan hal ini merupakan modal penting dalam memperkuat sinergi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Nurochman sebagai sosok pembelajar dan adaptif. Ini tentu memudahkan kami dalam menyusun dan menyelaraskan strategi kebijakan bersama,” ujar Adhy dalam arahannya di Pemkot Batu.
Adhy juga menegaskan kesiapan Pemprov Jatim untuk berkolaborasi mendukung program prioritas Kota Batu. Hal ini termasuk melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penguatan pembiayaan program strategis. Di antaranya, Program 1.000 Sarjana yang selaras dengan kebijakan nasional sebagai bentuk social investment.
“Kami siap mendukung program prioritas Kota Batu. Silakan perangkat daerah di Pemkot Batu berkoordinasi dengan OPD di Provinsi Jawa Timur agar program dapat diselaraskan, didukung pembiayaan, dan berjalan efektif bagi masyarakat,” tegas Adhy. [nas.gat]