Kota Malang, Bhirawa
DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera melakukan digitalisasi total terhadap seluruh data aset daerah. Desakan ini muncul karena pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dinilai belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan bahwa digitalisasi penuh data aset, pajak, dan retribusi adalah langkah mendesak.
Hal ini krusial untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut Pemkot “berdiri di atas kaki sendiri.”
“Tujuannya agar pelayanan masyarakat jangan sampai ketinggalan walaupun transfer keuangan daerah itu berkurang,” ujar Mia, usai paripurna pembahasan Banggar APBD TA 2026, Rabu (26/11) kemarin.
Mia menjelaskan, digitalisasi dapat membantu penelusuran potensi pendapatan dan transparansi aset, sehingga masyarakat atau investor luar bisa mengetahui peluang untuk menyewa atau berinvestasi.
Sorotan ketidakoptimalan ini juga termuat dalam laporan resmi Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa optimalisasi PAD dari sektor aset masih terkendala ketiadaan sistem digital terintegrasi yang terbuka dan mudah diakses publik.
“Kami menilai digitalisasi total merupakan kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Kota Malang. Ini tidak hanya memperbaiki pengelolaan aset, tetapi juga menjawab tantangan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026,” tegas Bayu.
Banggar merekomendasikan percepatan pembangunan Digital Asset Management System sebagai prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan BMD dan kontribusinya terhadap PAD. [mut.dre]