Sidoarjo, Bhirawa
Sebanyak 318 website desa di Kabupaten Sidoarjo pada akhir Bulan Desember 2025 ditargetkan akan bisa terbentuk. Dari data, saat ini sudah ada 277 website desa yang telah terbentuk.
Kurang 41 website desa yang belum terbentuk pada saat ini, diharapkan malah pada akhir Bulan November 2025 ini, sudah bisa terbentuk. “Kita memfasilitasi biaya dan pelatihan, semua proses pembentukan website desa ini,” komentar Plt Kabid Tata Kelola Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, M.Wahyudi Nafii Skom MT, di ruang delta graha Setda Sidoarjo, Selasa (11/11) kemarin, ketika mengundang 100 admin website desa.
Sesuai dengan Permenkomdigi, menurut Yudi, desa harus didorong menerapkan digitalisasi, dengan memiliki website desa. Semua kegiatan di desa, kata Yudi, seperti informasi, foto, potensi desa, data kependudukan, geografis, Perdes, dana desa, program pembangunan, bisa dimasukkan kedalam website desa, agar menuju transparansi desa. “Kita harapkan tercipta keterbukaan publik di desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” kata Yudi.
Merealisasikan program website desa ini, kata Yudi, butuh waktu 2 tahun, dimulai tahun 2024 lalu dan tahun 2025 ini. Program ini termasuk progres menuju desa digital.
Setelah dibantu dalam pembentukan, ditambahkan oleh Pranata Humas Dinas Kominfo Sidoarjo, Anita Yudi Jayanti SSos MIKom, yang sangat tidak kalah penting adalah, continuitas dari para admin website desa, untuk mengisi website desa, supaya tidak sampai fakum dengan data-data perkembangan di desa.
“Karena tujuan ada website desa ini, salah satu diantaranya adalah bisa tercipta keterbukaan informasi publik,” kata Anita.
Menurut dirinya, nanti akan bisa ketahuan website desa yang aktif dan tidak, karena setiap tahun pada Dinas Kominfo Sidoarjo, ada program Monev website desa.
Menurut Anita, Dinas Kominfo Sidoarjo akan menanggung biaya domain dari website desa di Kabupaten Sidoarjo. Ini tidak lepas dari Permenkomdigi, bahwa semua website desa harus dibiayai oleh Dinas Kominfo Kabupaten/kota setempat.
“Mungkin 10 tahun kedepan masih ada, karena ini telah menjadi program prioritas nasional,” ujarnya.[kus.ca]