Pemkab Sidoarjo, Bhirawa
Bupati Sidoarjo, Subandi, mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai, khususnya QRIS, di seluruh lini Pemkab Sidoarjo. Harapannya untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan, sehingga bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo.
Dari data Bank Indonesia, Indeks Elekronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) tahun 2023 sebesar 98,3% atau naik menjadi 99,3% di tahun 2024. Maka Bupati dirinya mengajak seluruh OPD, kepala desa dan kepala Puskesmas, diajak untuk rutin melakukan sosialisasi sistem pembayaran non-tunai.
”Semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” kata Subandi, Rabu (13/8) kemarin, saat membuka acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
Mulai dari bayar pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, hingga belanja di warung UMKM, diminta oleh Subandi, semuanya harus diarahkan ke sistem non-tunai. Khususnya QRIS, di seluruh lini pemerintahan.
Menurut Bupati, kemudahan transaksi digital harus dimanfaatkan. Masyarakat Sidoarjo tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. Dengan QRIS , sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan.
Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi menambahkan,
BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital. [kus.fen]