Anggota URC Drainase Dinas PUPR terlihat membongkar trotoar sudah bergelombang akibat terdesak akar pohon tepi jalan Senin pagi (19/05/2025).
Nganjuk, Bhirawa.
Di tengah lalu lintas yang ramai, di depan Kantor Kecamatan Nganjuk di jalan Dermojoyo terlihat beberapa orang anggota unit reaksi cepat (URC) Drainase Dinas PUPR terlihat membongkar trotoar yang sudah bergelombang akibat terdesak akar pohon tepi jalan yang sudah tidak terdata lagi berapa usianya.
Di halaman kantor Kecamatan sendiri terlihat kerumunan orang yang berjubel antri mendapatkan layanan. Kondisi hiruk pikuk orang yang lalu lalang, pedagang kaki lima, serta tim URC drainase tersebut menambah ramai suasana di Senin pagi (19/05/2025). Pri, Kasi Drainase PUPR terlihat mengarahkan beberapa anggota timnya, ada yang membongkar plat trotoar, ada yang membersihkan saluran air yang tersumbat oleh sedimen, ada yang mengelontor dengan di semprot air.
“Sudah lama saluran dan trotoar tersebut tidak dapat di pergunakan dengan maksimal dan entah kapan terakhir kalinya di bersihkan”, terang Supriyanto, staff Dinas PUPR Bidang Drainase.
“Saluran tersebut dulunya merupakan irigasi untuk mengairi sawah, ex bengkok Kelurahan Payaman, kami dari tim URC drainase PUPR ditugaskan untuk menormalisasi saluran serta membenahi trotoar, termasuk memotong akar pohon yang merusak trotoar tersebut, jelas Supriyanto.
Normalisasi dan perbaikan trotoar ini dengan 9 orang pekerja tentu terlalu kecil dan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap jalur perkantoran seperti umumnya. Mungkin hanya menelan anggaran di bawah Rp 10 juta,- saja. Hasilnya tentu masih jauh dari yang di harapkan.
Menurut Pujiono, direktur edu politik, “Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota adalah rencana yang memuat detail tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Dimana RDTR memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memanfaatkan ruang secara optimal dan terencana, serta memastikan pembangunan berkelanjutan sayangnya hanya teori saja karena tidak di sertai dengan sistem penganggaran yang kuat.untuk menjadi rencana tindak bagi organisasi perangakat daerah (OPD) “, terang Pujiono.
“Kayaknya pembangunan berkelanjutan itu suatu omong kosong belaka, tidak terstrukturnya pembangunan jaringan sistem darainase yang menjadi penopang jaringan jalan seringkali memicu banjir perkotaan”, ungkapnya.
Di dalam peraturan bupati (Perbup) Nganjuk No.1 tahun 2023 tentang Rencans Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043 yang di tandatangani oleh Plt Bupati Marhaen Djumadi di tahun 2023 kemarin menetapkan bahwa jalan Dermojoyo, merupakan zona perkantoran.
“Sebagai jalan arteri sekunder yang strategis terhubung langsung ke jalan arteri primer A.Yani sebagai poros kota. Dimana sepanjang jalan Dermojoyo tersebut terdapat banyak zona sarana pelayanan umum (SPU), seperti Kantor Kecamatan Nganjuk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Pajak, Dinas Pendidikan, kantor Pengadilan Negeri, kantor Kejaksaan, Kantor ATR BPN, serta Pasar Desa Payaman,”terang Pujiono.
“Adanya dokumen perencanaan seperti RTRW, RDTR tanpa di sertai dengan dokumen skedul rencana tindak dan rencana anggaran belanja (RAB) hanya akan menjadi dokumen yang tersimpan rapi di atas meja saja”, pungkas Pujiono.
Zona perkantoran dan layanan bisnis yang ideal dalam RDTR adalah zona yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta efisien. Zona ini harus dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, fasilitas umum, dan akses ke berbagai layanan pendukung termasuk trotoar bagi pejalan kaki dan tempat pakir yang aman dan nyaman. (dro.hel)