DPRD Situbondo, Bhirawa
Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo mempertanyakan insentif Kader Posyandu dan Ketua RT yang belum di cairkan Pemkab hingga saat ini.
Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi DNS Janur Sasra Ananda, di sela-sela rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2024.
“Selain kita menyoroti paripurna pelaksanaan APBD 2024, kita juga mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pertama tentang insentif Ketua RT dan insentif Kader Posyandu yang belum ada kepastian hingga saat ini. Kita mempertanyakan itu karena ada info dari pusat beberapa kementerian sudah dibuka blokir efisiensi anggarannya,” ungkap Janur.
Lebih lanjut legislator Demokrat ini mengatakan, pertanyaan terkait kepastian insentif itu, untuk merespon aspirasi masyarakat, khususnya para Ketua RT dan Kader Posyandu di Kabupaten Situbondo. “Masyarakat ingin tahu sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mencairkan insentif tersebut,” imbuh Janur.
Menurut Janur anggaran insentif Kader Posyandu dan Ketua RT sudah ada. “Tapi informasi yang saya dapat itu termasuk salah satu item yang akan dilakukan kajian efisiensi anggaran. Jadi dipending semua kegiatan itu,” beber legislator empat periode ini.
Jika nantinya anggaran insentif Kader Posyandu dan Ketua RT terkena dampak efisiensi anggaran, Janur berharap program tahunan tersebut tidak dihapus begitu saja.
“Masyarakat ini kan perlu dapat informasi dan kejelasan, cuma harapannya kalau ada efisiensi anggaran itu tidak dihapus. Baik itu dari kegiatan maupun penerima tetapi mungkin nominalnya yang dikurangi,” terang Janur.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa anggaran untuk insentif Kader Posyandu dan Ketua RT tetap ada, meskipun di tengah efisiensi anggaran. “Nanti-nanti ada itu,” pungkas Mas Rio di hadapan sejumlah wartawan. (awi.dre)