Tulungagung, Bhirawa
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung menargetkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 dengan ketetapan sebesar Rp 42,7 miliar. Target tersebut diharapkan dapat tercapai secara maksimal.
“Ketetapan PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp 42.734.072.265. Sedang jumlah SPPT-nya sebanyak 687.411,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Lilik Ismiati, usai acara Sosialisasi Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB-P2 Tahun 2025 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (18/3).
Menurut dia, dari ketetapan PBB-P2 itu tidak ada kenaikan tarif. “Tarifnya tetap sama seperti tahun lalu,” terangnya.
Soal piutang PBB-P2 yang belum dibayar oleh wajib pajak, Lilik Ismiati menyatakan hanya tinggal sedikit. Piutang tersebut terjadi saat dikelola oleh KPP Pratama.
“Sudah ada rekomitmen sampai tahun 2027 selesai. Sekarag sudah dibawah Rp 10 miliar. Kami hanya meneruskan dari KPP Pratama,” paparnya.
Selanjutnya, Lilik Ismiati mengungkapkan jika pada tahun 2025 sudah diberlakukan pelayanan secara online. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Layanan PBB atau di MPP.
“Mulai tahun ini diberlakukan secara online. Pelayanan seperti mutasi, keberatan dan pengurangan bisa dilakukan secara online baik individu maupun kolektif,” paparnya.
Sebelumnya, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang membuka acara sosialisasi menyatakan PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendatapatan yang dapat mengoptimalkan pembangunan di Tulungagung. Terlebih saat ini terjadi tekanan fiskal yang makin berat akibat adanya efisiensi anggaran di Pemkab Tulungagung.
Ia pun menyebut meski pendapatan PBB-P2 dari tahun ke tahun terus meningkat, tetapi tidak harus membuat puas diri. Apalagi tingkat realisasi PBB-P2 cenderung menurun.
“Jika tahun 2020 realisasinya 97,69 persen, di tahun 2024 realisasinya menurun 96,52 persen. Hal ini menunjukkan potensi pendapatan PBB-P2 yang gagal diperoleh mencapai Rp 1,5 miliar. Karena itu, Bapenda segera membuat analisis terkait penyebabnya dan menemukan alternatif solusinya,” tuturnya.
Bupati Gatut Sunu berharap dengan sosialisasi yang dihadiri di antaranya camat, kepala desa, lurah dan kasi pemerintahan se-Tulungagung dapat menjadi landasan tercapainya target realisasi PBB-P2 tahun 2025, sehingga bisa mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
“Jadi agar mencapai target selain sosialisasi, juga diberikan penghargaan pada camat dan kades yang melakukan pembayaran tepat waktu. Termasuk gelaran undian berhadiah bagi pembayar PBB-P2 tepat waktu,” pungkasnya. [wed.gat]