Oleh :
Ali Sahab
Adalah Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) point #2, SDGs adalah cetak biru untuk mengubah dunia, demi manusia, planet, dan kesejahteraan, saat ini dan di masa depan. Dibandingkan dengan sektor lainnya, pertanian adalah benang merah yang menyatukan 17 SDGs. Pertanian adalah satu-satunya instrumen yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan pangan dengan tingkat pengaruh global tertentu, baik negara-negara tersebut merupakan negara industri atau tidak. Karena itu berinvestasi di sektor pertanian tidak hanya dapat mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi, namun juga tantangan-tantangan lain termasuk kemiskinan, penggunaan air dan energi, perubahan iklim, dan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.
Tujuan Pembangunan Pertanian
Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penghidupan petani beserta keluarganya. Peran kelompok tani sangat penting dalam mendukung program intensifikasi pertanian, namun kemampuan kelompok tani dalam mengadopsi teknologi baru masih sangat terbatas. Kebijakan pembentukan dan penguatan kelompok tani bukan solusi praktis memajukan pertanian/meningkatkan kesejahteraan petani. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok tani bukan semata-mata persoalan ekonomi pertanian, melainkan ekonomi politik.
Ada problem teknis dan nir-teknis yang menempatkan kelompok tani sebagai aktor kebijakan dan pengembangan pertanian berkelanjutan sesuai dengan SDGs#2. Studi ini membahas kompleksitas permasalahan pertanian di Desa Watu Lanur Kecamatan Poco Ranaka Nusa Tenggara Timur. Daya dukung alam yang kurang optimal, kondisi sosial ekonomi petani tadah hujan dan kurangnya pendampingan secara intensif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Pemberdayaan kelompok tani terbentur dalam masalah etika subsistensi dan sosial kultural (adat/tradisi). Pemberdayaan kelompok tani menghadapi masalah dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Ekonomi politik, sebagaimana digunakan dalam artikel-artikel yang disertakan, dalam banyak literatur ekonomi politik agraria terkini, berfokus pada konteks sosial, politik, ideasional, dan kelembagaan di mana kapitalisme tertanam dan memberikan penekanan pada hubungan kekuasaan antaraktor.
Tantangan Kemiskinan Petani
Para ahli berpendapat bahwa sektor pertanian berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan local dan nasional. Hal ini bukan hanya menjadi fokus permasalahan negara-negara berpendapatan rendah, namun juga merupakan pertimbangan global untuk menawarkan solusi jangka panjang terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan di seluruh dunia. Tantangan kemiskinan dan kerawanan pangan yang berkepanjangan di Indonesia telah menjadi isu yang memprihatinkan. Pertanian mempunyai peran penting dalam produksi pangan, perlindungan, regenerasi lingkungan, lapangan kerja di perdesaan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Di beberapa negara maju dan berkembang, sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin besar akibat perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam, depopulasi di daerah perdesaan, sehingga pemerintah perlu menjalankan kebijakan pertanian berkelanjutan (FAO, 2020). Kelompok tani merupakan landasan dari banyak proyek pertanian di negara-negara berpendapatan rendah dan keberhasilan proyek-proyek tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggota kelompok untuk bekerja sama. Pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang menjalankan kebijakan pertanian berkelanjutan tidak hanya melalui penguatan social capital, melainkan penguatan kelembagaan kelompok tani (Poktan).
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani
Penguatan kelembagaan Poktan memungkinkan petani lebih sejahtera. Kebijakan pengentasan kemiskinan petani yang utama dimulai dengan memperkuat fondasi kelembagaan kelompok tani yaitu memberikan bantuan teknis (pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian petani dalam mengelola lahan pertanian yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada). Penguatan kelembagaan petani menjadi mekanisme pemberdayaan petani karena sebagian besar masyarakat miskin adalah penduduk yang bermukim di perdesaan dan sebagai petani (FAO 2020). Pengorganisasian petani perorangan ke dalam kelompok tani memainkan peran penting dalam strategi pembangunan pertanian dan perdesaan di negara-negara berpenghasilan rendah.
Pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok tani bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan keluarga, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kelompok tani membangun ekosistem dengan pemangku kebijakan setempat untuk memiliki akses terhadap kredit, bibit, pupuk, dan akses pasar. Pemberdayaan seperti inilah yang kemudian secara kelembagaan petani mampu meningkatkan posisi tawar petani. Artinya penguatan kelembagaan kelompok tani tidak hanya bisa dilakukan dengan memperkuat keberfungsian social capital (bonding, bridging, linking), tetapi ada pendekatan yang bisa meningkatkan kemampuan kelompok tani melalui pendekatan ekonomi politik. Kelompok tani memiliki siginifikansi besar dalam negara agraris dan sektor pertanian dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) #2 yang menyerukan secara khusus untuk: “mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta mendorong pertanian berkelanjutan” (United Nation 2023).
Kelembagaan Lumbung Pangan
Upaya meningkatkan ketahanan pangan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi produksi pangan secara periodik dan berkelanjutan. Keberhasilan kelompok tani menjadi jaminan untuk memenuhi kebutuhan minimal petani dengan cara yang dapat diandalkan dan stabil yang menjadi kriteria utama dalam menyatukan pilihan benih, pupuk, waktu, rotasi, dan lain-lainnya. Karena itu, pemberdayaan Kelompok Tani (Poktan) tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi petani, melainkan penguatan daya tawar petani untuk berpartisipsi dalam proses pengambilan kebijakan tentang pertanian.
Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pangan petani dan sekaligus meningkatkan produksi pangan di tingkat lokal. Memberikan bimbingan teknis dan sosialiasi program dan peralatan pertanian kepada petani menjadi kebutuhan mendesak menghadapi perubahan iklim seperti ini. Tanpa bantuan teknis dari pemerintah, menyebabkan petani kesulitan dalam mengelola lahan dan meningkatkan produksi tanamamnya (jagung, padi, palawija). Untuk mengatasi krisis perubahan iklim, pemerintah berfokus pada inovasi teknologi pertanian dengan meningkatkan cara-cara bertani modern dan rasional. Namun, ketika inovasi teknologi dan berbagai terobosan kebijakan dijalankan dan diterima oleh kelompok tani dan semua anggotanya, ada hal yang luput dari perhatian kelompok tani, ketua kelompok tani, dan pemerintah.
Pemerintah sudah berkomiten mengintensifkan inovasi teknologi dan pertanian modern, naman ada kecenderungan di lapangan kelompok tani adalah sebatas kelompok fungsional formal yang mewadahi petani. Bukan sebagai kelompok tani yang memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan petani. Untuk itu, sinergitas dan penguatan jejaring bagi kelompok tani perlu dibangun. Kelompok tani sudah saatnya untuk berkolaborasi dengan pelaku industri pertanian dan meningkatkan kerjasama dengan kelompok tani-kelompk tani lain atau pelaku industri pertanian termasuk distributor alat-alat pertanian, pupuk, dan lain-lain yang tersebar dalam wilayah geografis yang saling berdekatan.
Program pembangunan pertanian bisa berhasil mengeluarkan petani dari kemiskinan apabila ada pengajaran kepada petani tentang serangkaian inovasi yang akan meningkatkan produktivitas. Petani memerlukan ketrampilan dan membuat inovasi-inovasi sesuai dengan kondisi riil ekosistem lingkungan lahan dan adat. Ini yang membuat kelompok tani menjadi garda terdepan untuk memperkenalkan program-program inovatif kepada para anggotanya.
Kelompok tani yang kurang dikelola dengan nilai-nilai rasional dan kurang demokratis bisa menemui kegagalan untuk peningkatan penyediaan barang kebutuhan pertanian (pupuk, kredit, irigasi, akses pasar) dan kesejahteraan petani. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan petani dan kelompok tani di daerah, terutama daerah dengan kondisi lingkungan yang ekstrim akibat dari perubahan iklim, supaya petani dan semua kelompok tani berperan pencapaian kedaulatan pangan dan memperoleh manfaat peningkatan kesejahteraan.
–————- *** —————–