Muhammad Al Barra
Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Octavian resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto setelah melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indarparawansa di ruang rapat Paripurna, Gedung Graha Whicesa, DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/3) siang.
Dalam pidato pertamanya sebagai Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, atau yang akrab dipanggil Gus Barra ini menegaskan komitmen pemerintahan baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program strategis.
Rapat paripurna perdana ini menjadi titik awal bagi pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, dengan fokus pada kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Perjalanan panjang kontestasi pemilihan kepala daerah telah mendewasakan demokrasi di Kabupaten Mojokerto. Perbedaan pandangan ini adalah anugerah yang memperkuat pondasi kita untuk maju,” ujarnya.
Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mencapai visi “Catur Abhipraya Mubarok”, yang merupakan cita-cita luhur untuk menjadikan Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur. Misalnya dalam bidang kesehatan, pihaknya menyoroti pentingnya peningkatan cakupan kepesertaan BPJS yang telah mencapai 98,80% atau sebesar 1.139.061 jiwa, namun hanya 73,83% yang aktif.
“Kami meminta dukungan DPRD agar anggaran perubahan APBD 2025 dapat digunakan untuk mengaktifkan sisa peserta yang belum aktif,” tambahnya.
Di bidang pendidikan, Bupati berkomitmen untuk memastikan tidak ada gangguan dalam proses belajar mengajar akibat kerusakan gedung sekolah, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
“Insentif bagi guru TPQ juga akan ditingkatkan menjadi 1,2 juta per tahun melalui P-APBD 2025,” ungkapnya.
Bidang penanganan pasca bencana juga menjadi fokus utama pemerintahan barunya. Gus Barra menekankan pentingnya rehabilitasi perumahan dan infrastruktur lainnya serta mengadakan rapat koordinasi untuk penanganan banjir permanen dan kekurangan air bersih di beberapa wilayah.
“Untuk itu, penyusunan RPJMD 2025-2029 sebagai arah kebijakan lima tahun ke depan juga menjadi prioritas utama yang memerlukan dukungan semua pihak,” jelasnya.
Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, Bupati juga memperkenalkan program wajib Desa Digital Service (DediSer) yang memberikan kemudahan akses layanan administrasi secara online.
“Program ini memungkinkan aparatur desa bekerja di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu, dan diharapkan dapat mengurangi kesan negatif bahwa kantor desa adalah satu-satunya tempat pelayanan,” ujarnya. [min.gat]