Oleh :
Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Pemprov Jatim baru saja mendapatkan penghargaan Terbaik I 2026 kategori penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah mengumumkan capaian, media menulis grafik yang semakin landai, dan politisi tentu tidak melewatkan kesempatan untuk memamerkan keberhasilan. Namun di balik angka-angka itu, muncul pertanyaan sederhana tapi penting: ketika pengangguran turun, apakah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat langsung meningkat? Jawabannya tidak selalu sesederhana itu tetapi hubungan antara ketiganya jelas kuat dan layak dibahas, terutama karena implikasinya untuk kebijakan publik.
Pertama, mari kita uraikan hubungan dasar. Secara teori ekonomi dasar, penurunan pengangguran berarti lebih banyak orang yang bekerja, sehingga total pendapatan rumah tangga meningkat. Lebih banyak pekerja berarti lebih banyak upah yang beredar di pasar lebih banyak belanja barang dan jasa, perputaran uang meningkat, dan permintaan agregat bertambah. Efek ini kemudian mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja baru, membentuk siklus positif. Jika semua berjalan ideal, penurunan pengangguran seharusnya berujung pada peningkatan pendapatan rata-rata dan membaiknya kesejahteraan.
Tapi kenyataannya lebih kompleks. Salah satu hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah kualitas pekerjaan yang tercipta. Jika penurunan pengangguran didorong oleh pekerjaan berbayar rendah, kerja informal, atau kontrak jangka pendek tanpa jaminan sosial, maka peningkatan pendapatan keluarga bisa jadi minimal atau tidak stabil. Misalnya, seorang yang sebelumnya menganggur lalu mendapat pekerjaan paruh waktu dengan upah rendah akan mengalami perbaikan pemasukan relatif, tetapi kehidupan mereka masih rentan terhadap kejutan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok atau sakit. Jadi, angka pengangguran yang turun tidak otomatis sama dengan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, kualitas pekerjaan penting.
Kedua, ada faktor distribusi pendapatan. Bahkan bila total pendapatan nasional naik karena lebih banyak orang bekerja, keuntungan tersebut mungkin tidak merata. Jika penambahan pekerjaan terpusat di sektor-sektor tertentu yang cenderung menggaji rendah atau jika pertumbuhan upah hanya dinikmati kelompok tertentu, maka kemiskinan dan ketimpangan bisa tetap tinggi. Kita bisa membayangkan sebuah kota di mana pabrik baru menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi upah pabrik itu relatif kecil; sementara pekerja di sektor teknologi mendapat kenaikan upah signifikan. Secara agregat pengangguran turun, tetapi sebagian masyarakat tidak merasakan perubahan signifikan dalam kesejahteraan.
Ketiga, efek multiplikatif sangat berperan. Ketika pengangguran turun dan upah naik, konsumsi rumah tangga meningkat tetapi dampak ini bergantung pada apa yang dibelanjakan. Jika kenaikan pendapatan banyak digunakan untuk kebutuhan dasar (pangan, tempat tinggal, transportasi), maka permintaan terhadap sektor-sektor tertentu akan naik, memicu produksi dan lapangan kerja tambahan. Namun, jika kenaikan pendapatan kecil dan hanya cukup menutupi inflasi, atau jika masyarakat menambah tabungan karena ketidakpastian, multiplier effect akan lebih kecil. Di sisi lain, investasi publik seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan-dapat memperkuat efek positif penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan jangka panjang.
Keempat, ada peran inflasi dan biaya hidup. Bayangkan angka pengangguran turun bersamaan dengan lonjakan inflasi. Kenaikan upah nominal bisa jadi habis termakan kenaikan harga, sehingga daya beli nyata tidak berubah atau bahkan menurun. Ini sangat relevan di negara berkembang di mana fluktuasi harga pangan atau energi dapat cepat menggerus pendapatan riil rumah tangga. Jadi, pengukuran kesejahteraan harus melihat pendapatan riil, bukan sekadar angka pengangguran atau pendapatan nominal.
Kelima, pendidikan dan keterampilan adalah penentu kunci. Penurunan pengangguran yang disertai peningkatan kualitas keterampilan pekerja cenderung lebih berdampak pada kenaikan pendapatan dan mobilitas sosial. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi biasanya membayar lebih dan menawarkan keamanan serta kesempatan kenaikan karier. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan vokasional, pelatihan ulang, dan program peningkatan keterampilan sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta tidak hanya mengurangi pengangguran statistik tetapi juga meningkatkan taraf hidup.
Keenam, perlindungan sosial dan kondisi pasar tenaga kerja memengaruhi bagaimana penurunan pengangguran diterjemahkan ke kesejahteraan. Negara-negara dengan sistem jaminan sosial yang kuat, upah minimum yang efektif, dan regulasi ketenagakerjaan yang adil cenderung memastikan bahwa penurunan pengangguran berdampak lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan. Tanpa perlindungan itu, penurunan pengangguran bisa jadi superficially bagus di atas kertas tetapi rumah tangga masih rentan terhadap guncangan.
Ada studi empiris yang menarik: beberapa negara mengalami pengurangan pengangguran sambil mempertahankan tingkat kemiskinan relatif tinggi karena pekerjaan baru yang tercipta adalah pekerjaan berupah rendah. Di sisi lain, negara yang berhasil menyinergikan penciptaan lapangan kerja dengan kebijakan upah, pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial berhasil melihat penurunan kemiskinan dan perbaikan indikator kesejahteraan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa kebijakan komprehensif jauh lebih efektif daripada sekadar mengejar angka pengangguran yang rendah.
Jadi, apa artinya ini bagi kebijakan publik? Pertama, pemantauan harus lebih canggih. Alih-alih hanya fokus pada angka pengangguran, pembuat kebijakan perlu melacak indikator pendapatan riil, kualitas pekerjaan, jam kerja, akses terhadap jaminan sosial, dan distribusi pendapatan. Data yang lebih granular misalnya per sektor, per wilayah, dan per kategori umur-akan membantu merancang intervensi yang tepat sasaran.
Kedua, pembuatan lapangan kerja harus dihubungkan dengan peningkatan keterampilan. Program pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan industri, program magang, dan kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha akan memastikan tenaga kerja terserap ke pekerjaan yang lebih produktif dan bernilai tambah. Ini juga penting untuk adaptasi terhadap otomatisasi dan perubahan struktur ekonomi.
Ketiga, kebijakan upah dan perlindungan sosial perlu diperkuat. Upah minimum yang disesuaikan dengan biaya hidup, jaminan kesehatan, dan akses ke layanan dasar akan membuat peningkatan pendapatan menjadi lebih stabil dan bermakna. Untuk pekerja sektor informal, program formalitas bertahap yang mengurangi beban birokrasi dan menawarkan insentif bisa membantu meningkatkan kualitas pekerjaan.
Keempat, pembangunan ekonomi harus inklusif dan berfokus pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja secara luas namun produktif misalnya sektor manufaktur bernilai tambah, agribisnis berkelanjutan, dan jasa berbasis pengetahuan yang terjangkau aksesnya. Kebijakan daerah yang mendukung UMKM, akses kredit, dan infrastruktur lokal juga penting agar pertumbuhan ekonomi dirasakan di level komunitas.
Pada akhirnya, menurunnya angka pengangguran memang merupakan kabar baik tetapi itu baru bagian dari cerita. Kesejahteraan yang berkelanjutan muncul ketika pekerjaan yang tercipta memberikan pendapatan layak, stabilitas, dan kesempatan untuk meningkat. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil punya peran masing-masing: pemerintah menyiapkan kebijakan dan perlindungan; dunia usaha menciptakan lapangan kerja bermutu; masyarakat mendorong partisipasi aktif, pelatihan diri, dan akses ke informasi. Ketika semua elemen ini berjalan seiring, penurunan pengangguran tidak hanya menjadi angka statistik yang memuaskan, tetapi pengalaman keseharian: rumah tangga yang tidak lagi was-was soal makan, anak-anak yang bisa melanjutkan sekolah, dan komunitas yang berkembang.
Jadi, ketika mendengar kabar pengangguran turun, layak kita tersenyum tetapi bukan puas. Senyum itu harus disertai kerja keras untuk memastikan senyum itu melebar menjadi pendapatan yang cukup, daya beli yang kuat, dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Kalau tidak, angka yang menurun hanya akan jadi headline sementara kenyataan di lapangan tetap penuh ketidakpastian.
————– *** —————
