Kab Malang, Bhirawa.
Peternak sapi di wilayah Kabupaten Malang kini resah dengan kembali mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan sapi. Keresahan dialami para perenak sapi, karena berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, bahwa terdapat 152 ekor sapi di Kabupaten Malang terserang PMK.
Sedangkan PMK merupakan penyakit hewan yang sangat berbahaya dan menular. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Hal ini dibenarkan, Kepala DPKH Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo, Senin (6/1), kepada wartawan, jika terdapat 152 ekor sapi di Kabupaten Malang terserang PMK. Hal itu berdasarkan hasil pendataan pada Bulan Oktober hingga Desember 2024.
Menurut Eko Wahyu, kasus PMK ini tersebar di beberapa kecamatan, seperti di wilayah Kecamatan Dau, Lawang, Ngajum, Pagak, Pakis, Singosari, Sumberpucung, Wajak, Wagir, dan Sumbermanjing Wetan. Dan kasus PMK ini, tidak hanya di Kabupaten Malang saja, namun juga terdapat 30 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim), yakni sebanyak 6.072 ekor sapi yang terserang PMK.
Eko Wahyu menjelaskan, PMK merupakan penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kambing, dan domba. Sedangkan dalam PMK tersebut mayoritas yang diserang hewan sapi. Dan untuk mengantisipasi meluasnya PMK pada sapi, maka pihaknya melakukan pencegahan, seperti melakukan vaksinasi, karantina, sanitasi, dan pemantaun atau memonitor kondisi sapi secara teratur.
”Sedangkan untuk mengetahui jika hewan sapi terkena PMK, diantaranya mengalami demam hingga 40-41 derajat Celsius, serta terdapat luka melepuh di beberapa indera sapi. Seperti di lidah, bibir, mulut, gusi, selaput lendir pipi, langit-langit mulut, dan hidung. Upaya pengendalian yang kami lakukan yakni mengidentifikasi sumber infeksi, mengobati sapi yang terinfeksi, menghancurkan bangkai sapi yang mati, dan meningkatkan kesadaran peternak,” papar Eko.
Sebelumnya, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jawa Timur 2 telah memberikan saran kepada masing – masing Pemerintah Daerah dan para peternak sapi, ada tujuh langkah strategis untuk mengantisipasi merebaknya PMK. Diantaranya, PDHI mendorong Pemerintah untuk segera mengambil keputusan agar kesiapsiagaan kedaruratan tidak berubah menjadi darurat.
PDHI Jatim 2 juga siap mendukung Pemerintah sesuai kewenangan, peran serta fungsi profesi sebagai dokter hewan, dan dokter hewan yang sebagai praktisi di bidang persapian bersama Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) akan segera melakukan pertemuan khusus dengan praktisi persapian se-Indonesia.
Sedangkan antisipasi merebaknya penyakit tersebut, yakni khusus untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan PMK. Seperti yang disampikan, Ketua PDHI Jatim 2, drh Deddy F Kurniawan MVet, beberapa hari lalu kepada Bhirawa, saran yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan Provinsi Jatim, pada 30 Desember 2024, di acara rapat kerja (rakor) yang dihadiri 100 orang peserta dari perwakilan Dinas Kota dan Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Termasuk juga Perwakilan Koperasi Persusuan, Mega farm, ISPI, PAVETI, PARAVETINDO, dan Industri Persusuan (IPS), yang mana pertemuan itu memang khusus untuk membahas PMK yang saat ini sedang merebak kembali.
”Kami sudah memberikan gambaran bahwa hampir seluruh wilayah di Jatim memang tidak berstatus bebas PMK. Sementara, data yang kita miliki tertanggal 29 Desember 2024, kasus PMK terlaporkan dari 38 Kota/Kabupaten se-Jatim dengan jumlah kasus sebanyak 206.082 ekor sapi, dan sebanyak 194.961 ekor atau 94,60% ekor sapi, dinyatakan sembuh dan 489 ekor sapi atau 2,27% mati akibat terjangkit PMK,” tandasnya. [cyn.fen]
