Kota Malang, Bhirawa
Tak boleh Ada Anak Tidak Sekolah di Kota Malang’. Pernyataan ini disampaikan Penjabat Walikota Malang, Iwan Kurniawan saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Hotel Savana beberapa waktu lalu itu, diseriusinya saat Rakor internal bersama Satgas PATS di Balaikota Malang, Kamis (17/10) lalu.
Dalam Rakor ini, Iwan menerima laporan dari Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Kota Malang. Hasil dari identifikasi Satgas menyebutkan ada 13 alasan dan penyebab anak tidak sekolah, identifikasi ini disimpulkan setelah melakukan verifikasi terhadap 1.464 anak dari total 5.655 data anak tidak sekolah di Kota Malang.
Sebanyak 13 alasan dan penyebab anak tidak sekolah cukup bervariatif, antara lain (1) tidak mau sekolah, (2) tidak ada biaya, (3) sekolah jauh dari rumah, (4) sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, (5) menikah/mengurus rumah tangga, (6) mengalami perundungan atau kekerasan, (7) bekerja, (8) pengaruh lingkungan/teman, (9) beranggapan sekolah tidak penting, (10) tidak memiliki seragam sekolah, (11) tidak memiliki akta kelahiran, (12) masalah penyandang disabilitas.
Pj Wali Kota Malang menekankan pentingnya data penanganan anak tidak sekolah ini. Menurutnya, data ini digunakan untuk menentukan skala prioritas dan skoring melakukan intervensi.
“Saya menekankan agar data ini harus selalu update dan akurat. Karena ini dasar identifikasi kita untuk melangkah lebih lanjut. Kita akan breakdown dan tuntaskan data ini untuk dimaksimalkan. Selanjutnya, kita tentukan skala prioritas dari Keterangan 1 hingga Keterangan 13, sebagai parameter intervensi. Selanjutnya, kita buat timeline dan target yang jelas agar semua langkah ini dapat terukur,” ucap Pj Walikota Iwan.
“Intervensinya seperti apa. Contoh yang sederhana, kalau kendala seragam maka kita datangi mereka, kita kasih seragam, lalu mereka datang ke sekolah. Kalau dia tidak punya akte kita buatkan. Kemudian untuk mendorong yang terkendala biaya agar mereka kembali sekolah, maka kita kuatkan mekanisme sekolahnya, ini bisa disalurkan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),” sambungnya.
Untuk diketahui 22 PKBM di wilayah Kota Malang siap menerima anak tidak sekolah dengan biaya gratis. Anak-anak itu nantinya akan ditempatkan pada PKBM terdekat dari rumahnya, sehingga meminimalisir kebutuhan biaya transportasi.
Selain itu, Pj Walikota Iwan juga menginstruksikan Camat dan Lurah untuk ikut terlibat dalam penanganan ATS ini. Kemudian saya juga minta peran penting Camat, untuk mengadvokasi, juga Lurah, Ini mengerucut, agar komunikasi dan advokasi yang dilakukan akan lebih pas intensitasnya kepada keluarga atau anak yang putus sekolah.
Pj Walilkota Iwan meminta agar jajaran dapat bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Ia berharap ATS di Kota Malang dapat tuntas pada akhir 2024. ”Saya minta ada progress, targetnya saya ingin pada akhir 2024 tuntas, ini lebih bagus. Maka advokasi yang intensif, sosialisasi, maupun peran berbagai stakeholder saling berkaitan untuk menguatkan komitmen ini. Kita harus bergerak cepat, dan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso menambahkan setiap data memiliki karakteristik yang dinamis, karena itu Erik berpesan untuk terus melakukan pembaharuan data berdasarkan kondisi yang ada. Sekda Kota Malang ini menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan penguatan peran satgas mendukung salah satu program prioritas Pj Walikota ini. Menindaklanjuti hal ini, Erik menyebut akan segera membentuk satgas penanganan ATS.
“Rekan-rekan data ini punya karakter yang dinamis, kondisi besok dan sekarang belum tentu sama, karena itu kita harus update terus, kontinyu dan fokus pada eksisting data. Keluaran ini butuh keterlibatan lintas sektor, kita berkolaborasi dan bersinergi mendukung program Pak Pj,” tandasnya. [mut.fen]
