Surabaya, Bhirawa
Cawagub Jatim, KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan gratis tanpa pungutan apapun ditingkat SMA dan SMK di seluruh wilayah Jatim.
Penegasan itu disampaikan Gus Hans saat berdiskusi dengan alumnus Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA). JAKA pada Pemilihan Gubernur (Pilgub)Jatim 2024 ini, menyatakan memberikan dukungan kepada pasangan Tri Rismaharini dan Gus Hans.
“Saya berkomitmen untuk menjadikan pendidikan di tingkat SMA dan SMK benar-benar gratis. Tidak hanya di atas kertas, tapi secara nyata tanpa ada pungutan lagi. Ini adalah hak setiap anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dan bebas dari biaya,” tegas Gus Hans.
Menurut dia, selama ini pendidikan di Jatim sudah gratis, namun tidak sepenuhnya benar-benar gratis. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya sumbangan-sumbangan yang dirasa memberatkan orang tua. Contohnya adalah sumbangan mengatasnakan sumbangan sukarela, sumbangan komite, sumbangan sukacita dan lainnya.
“Kita harus pastikan bahwa tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun, baik itu untuk uang gedung, seragam, ataupun kegiatan lainnya seperti dalam bentuk sumbangan-sumbangan,” katanya.
Gus Hans menyatakan, salah satu kunci untuk mendorong kemajuan Jatim terletak pada pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua kalangan. Ia menilai, masih banyak keluhan dari orang tua siswa terkait biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada mereka, meskipun secara resmi sudah ada kebijakan sekolah gratis.
“Bu Risma sudah menyatakan jika 20 persen anggaran APBD Jatim nantinya digunakan untuk pendidikan. Kami telah menghitung, anggaran sebesar 20 persen itu bisa mengcover semuanya jika penggunaannya tepat sasaran. Semuanya bisa gratis tanpa ada sumbangan-sumbangan,” ungkapnya.
Gus Hans optimis, jika Bu Risma bisa mengatasi masalah pendidikan. Sebab selama ini beliau sudah dikenal keras jika ada program yang tidak jalan sesuai ketentuan.
“Bu Risma bukan sosok politisi dan pejabat negara yang hanya berfikir elektoral. Beliau berani tegas mengambil sikap meski itu berdampak elektoral yang kurang baik buat Bu Risma. Contohnya saat penutupan lokalisasi Gang Dolly. Itu dampak elektoralnya sangat besar. Tapi Bu Risma tetap tegas dan akhirnya lokalisasi itu tutup dan jadi Kawasan UMKM,” paparnya.
Selain soal Pendidikan, Gus Hans juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penerapan teknologi informasi (IT) dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menekankan bahwa IT adalah salah satu pilar penting yang dapat mengubah wajah birokrasi di era modern.
Pemanfaatan teknologi informasi, lanjutnya, tidak hanya akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Teknologi informasi bisa mengurangi interaksi langsung yang berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan bisa dilakukan secara lebih optimal,” ujar Gus Hans.
Dia juga menegaskan, jika setiap daerah harus menurunkan ego sektoralnya dalam penerapan IT untuk meningkatkan pelayanan publik. Tidak seperti sekarang disetiap daerah bahkan OPD menciptakan aplikasi sendiri-sendiri, akhirnya membuat masyarakat bingung.
“Contohnya jangan semua OPD buat aplikasi sendiri-sendiri. Cukup satu yang itu terintegrasi. Begitu juga di daerah, jangan karena egonya masing-masing daerah buat program sendiri-sendiri. Akhirnya kebanyakan aplikasi IT yang justru membuat rakyat bingung. Jika sekirangan di provinsi bisa diterpakan dengan baik, di daerah bisa mengikuti,” tandasnya. [tam]
