Kapolres Malang. AKBP Putu Kholis Aryana.
Kab Malang, Bhirawa.
Polres Malang telah mengambil langkah strategis dalam menghadapi tindak pidana kejahatan di wilayah Kabupaten Malang dengan membentuk Direktorat Reserse Siber (Ditressiber). Sedangkan pembentukan Ditressiber tidak hanya di wilayah Polres Malang saja, namun juga dibentuk di delapan Polisi Daerah (Polda) se-Indonesia. Sehingga dengan menggunakan teknologi diharapkan untuk memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan melalui siber.
Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi menunjuk delapan Perwira Menengah (Pamen) untuk memimpin unit baru sebagai Direktur Reserse Siber di masing-masing Polda. Pembentukan Ditressiber tersebut mencakup Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Jawa Barat (Jabar), Polda Jawa Timur (Jatim), Polda Jawa Tengah (Jateng), Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Polda Papua. Dan langkah tersebut merupakan respons cepat Polri untuk menanggulangi meningkatnya kasus kejahatan siber, yang semakin kompleks dan menjadi perhatian publik.
Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Senin (23/9), kepada wartawan mengatakan, bahwa pembentukan Ditressiber adalah jawaban konkret Polri dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks. Dalam struktur baru ini, Ditressiber diharapkan mampu lebih cepat mengungkap berbagai kasus kejahatan siber.
“Ini adalah salah satu langkah strategis Kapolri untuk menanggulangi kejahatan siber yang banyak terjadi dan menjadi perhatian publik serta civil society atau masyarakat sipil,” jelasnya.
Dia mencontohkan, kejahatan siber yang sering terjadi antara lain penipuan yang bertujuan mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi atau data finansial (phishing), belanja online menggunakan data kartu kredit illegal (carding), serta penipuan yang melibatkan penggantian kartu Subscriber Identity Module (SIM) untuk mengakses akun pribadi korban (SIM swap).
Selain itu, Polri juga menghadapi ancaman serius dari peretasan illegal (cracking), serangan pemerasan dengan mengenkripsi data korban (ransomware), dan serangan yang menyasar suatu server dengan lalu lintas palsu Distributed Denial of Service (DDoS) atau serangan siber yang dilakukan dengan membanjiri target dengan permintaan palsu. Sehingga target menjadi tidak tersedia atau tidak berguna bagi pengguna yang sah.
Selain itu, lanjut Kholis, pembentukan Ditressiber juga dipandang sebagai bentuk legacy Kapolri bagi institusi Polri. Sehingga melalui restrukturisasi tersebut, Polri telah menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi tidak hanya kejahatan siber, tapi juga kejahatan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Pidana Perdagangan Orang (PPO). Dan Langkah yang diambil Polri ini, sebagai bentuk komitmen untuk menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang terus berkembang seiring kemajuan zaman.
“Sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat menekan angka kejahatan siber di Indonesia. Dan kami ingin masyarakat lebih paham dan waspada terhadap berbagai modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan siber,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan unit Ressiber diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna internet, sekaligus menjadikan Polri lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan perlindungan di era digital ini. Sehingg keberadaan Ditressiber ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Karena Ditressiber bukan sekadar struktur baru.
“Namun juga harapan baru bagi masyarakat untuk merasakan keamanan di dunia maya,” pungkas Kapolres Malang. (cyn.hel)
