Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah
Jember, Bhirawa. Meletusnya kembali perang di Timur Tengah yang ditandai dengan serangan Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi dengan Houthi terhadap sejumlah lokasi milik perusahaan minyak Saudi Aramco di Riyadh, Arab Saudi, membuat krisis minyak kembali membayangi.
Jika pasokan minyak bumi tidak berjalan normal, persediaan dan harga bahan bakar minyak nonsubsidi di Indonesia berpotensi terdampak. Dalam kondisi ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerja sama dan tidak saling menyalahkan.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah saat dikonfirmasi pada Selasa (6/10) menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berkaitan dengan perubahan biaya energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara agregat.
Karena itu, Ciplis meminta pemerintah memetakan pengguna BBM nonsubsidi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, serta pelaku usaha produksi barang dan jasa.
“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” terangnya.
Untuk itu, Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergeseran konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan.
“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” tutur Ciplis.
Pemerintah diharapkan hadir terutama di tengah masyarakat pekerja kelas menengah yang berpotensi terdampak kondisi tersebut. “Pendapatan masyarakat terutama di golongan middle income semakin lama semakin bertambah. Pendapatan mereka terjebak di rentang yang tidak bisa naik lagi karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki,” jelas Ciplis.
Dalam situasi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Namun, menurut Ciplis, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.
“Saya pikir ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri,” katanya.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk memastikan akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.
“Bagaimana negara itu hadir membantu masyarakat yang notabene memang dalam mengakses energi ini masih perlu bantuan,” ujarnya.
Ciplis juga mendorong penguatan produktivitas masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah perlu melakukan penyesuaian konsumsi energi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daya beli. Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas diperlukan agar pendapatan dan daya beli masyarakat dapat terus tumbuh.
Menurut Ciplis, ketegangan di Timur Tengah menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang mampu mengantisipasi gangguan rantai pasok sekaligus perubahan harga minyak dunia.
Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi juga perlu diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap minyak. Ciplis menilai pengembangan energi listrik dan energi terbarukan perlu dipercepat secara bertahap.
Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk untuk menjalankan pendistribusian BBM terus berkomitmen menjaga keandalan penyaluran energi kepada masyarakat di seluruh wilayah operasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk untuk menjalankan pendistribusian BBM terus berkomitmen menjaga keandalan penyaluran energi kepada masyarakat di seluruh wilayah operasional.
“Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen penuh menjaga kelancaran pendistribusian BBM kepada masyarakat, termasuk hingga ke pelosok wilayah. Dalam kondisi dinamika geopolitik global seperti saat ini, kami melakukan langkah-langkah yang lebih ekstra untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi, mulai dari pemantauan stok, kesiapan sarana dan armada distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai pihak,” papar Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.
Menurut Ahad, Pertamina Patra Niaga terus melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan dalam rantai pasok sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. [riq.hel]
