Masalah Kesejahteraan Sosial Terkendali, 5 Tahun Terakhir Ekonomi Jatim Meningkat
Pemprov, Bhirawa
Pj Gubernur jatim, Adhy Karyono mengapresiasi kerja pilar kesejahteraan sosial (kesos) di mana dalam lima tahun terakhir mampu mengendalikan masalah kesejahteraan sosial di Jawa Timur yang berefek pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi ini disampaikan Adhy saat menghadiri apel siaga penanganan kesejahteraan sosial (kesos) dan capacity building bagi pilar kesejahteraan social yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim.
Saat membuka apel siaga pada Jumat (13/9) sore, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono AKs MAP mengungkapkan rasa terima kasih Pemprov Jatim kepada para pilar sebagai pihak yang mendukung segala program untuk menangani masalah kesos di Jatim.
“Selama 5 tahun pencapaian pembangunan bidang sosial, pemerintahan, dan layanan publik di Jatim itu benar-benar terlihat percepatannya. Pertumbuhan ekonomi kita ada di angka 4,98 persen dan ini tertinggi di seluruh provinsi di Pulau Jawa,” ujar Pj Gubernur Jatim pada kegiatan yang diadakan semalam dua hari, yakni pada Jumat (13/9) hingga Sabtu (14/9).
Adhy pada apel yang dilaksanakan di Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Kabupaten Pasuruan, mengatakan, ekonomi di Jatim dapat terus bertumbuh karena adanya pengendalian masalah kesejahteraan sosial yang sangat baik.
Yang mana pengendalian ini sejalan dengan usaha Dinsos Jatim dalam menjaga sistem, manajemen, kebijakan, penganggaran, hingga program tetap ‘on the track’.
Memang apel siaga penanganan Kesos sendiri diikuti oleh 400 orang. Terdiri dari peserta capacity building, pihak OPD terkait, para Kepala Dinsos kabupaten/kota, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pasuruan Raya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pasuruan Raya, dan Tagana Malang Raya.
Ia pun menyinggung perihal angka kemiskinan di Jatim yang bisa menyentuh 9,79 persen di tahun 2024 dan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang mencapai 0,66 persen per Maret 2024. Serta angka stunting di Jatim, yang dikatakan mengalami penurunan hingga 1,5 persen, dibandingkan nasional yang turun 0,1 persen.
“Mengatasi kemiskinan itu ada 3 strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu untuk makanan, kesehatan, pendidikannya. Strategi ini biasanya ditangani oleh Pendamping PKH,” ujarnya.
Strategi yang kedua, kata Adhy, adalah peningkatan pendapatan, yakni dengan pemberdayaan ekonomi seperti bantuan kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). “Bantuan ini mengajarkan mereka untuk mandiri lewat bantuan permodalan, akses, dan sebagainya,” jelas Adhy.
Sedangkan, untuk strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan infrastruktur.
“Tapi di balik berbagai program yang ada, siapa yang harus jungkir balik di lapangan, ya kalian pilar kesejahteraan sosial ini. Kalian lah yang membuat program berjalan dengan baik. Kalian lah yang menciptakan sekat antara pemerintah dengan penerima manfaat menjadi tidak ada,” imbuh Adhy.
Rasa terima kasih pada pilar kesejahteraan sosial tersebut juga diwujudkan oleh Pemprov Jatim, salah satunya dengan menjamin kesehatan mereka, yakni dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Ini adalah upaya kita, agar mereka tidak khawatir saat melaksanakan pekerjaannya.
Di lain sisi, Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, selain sebagai bentuk apresiasi, apel siaga penanganan kesos dan capacity building ini digelar juga untuk memperkuat lagi para pilar kesejahteraan sosial. Apalagi menuju penghujung tahun 2024 dan akan memasuki 2025.
“Di tengah keberhasilan, masih banyak permasalahan sosial yang ada di hadapan kita. Banyak lagi permasalahan kesejahteraan sosial yang menghadang sesuai dengan perubahan sosial yang tidak terkendali. Permasalahan kesejahteraan sosial, bencana alam dan bencana sosial, masalah empowering masyarakat, serta social enforcement semua patut kita pikirkan bersama,” katanya.
Maka dari itu, saat capacity building, Tim SAR Sampoerna memberikan beberapa pelatihan kepada pilar kesejahteraan sosial. 195 pilar yang mengikuti kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok dan masing-masing mengikuti pelatihan vertical rescue, water rescue, e-rescue.
Novi melaporkan, Dinsos Jatim memiliki total 7754 pilar kesejahteraan sosial. Terdiri dari 5244 Pendamping PKH, 1852 Tagana, dan 658 TKSK. Para pilar ini tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Dan atas peran serta mereka dalam penanganan permasalahan kesos, Pj Gubernur Jatim nantinya akan memberikan apresiasi senilai Rp 500 ribu pada masing-masing pilar.
Pada apel ini, Pj Gubernur Jatim memasangkan rompi dan menyerahkan sertifikat pelatihan Koordinator TKSK, Tagana, dan Pendamping PKH Provinsi Jatim.
Selain itu, diserahkan pula bantuan sosial triwulan III secara simbolis kepada penerima PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Kemiskinan Ekstrem (KE), dan pemberdayaan sosial.
Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator Kabupaten dari Pendamping PKH di seluruh Jatim juga menerima bantuan transportasi berupa sepeda motor sebanyak 83 buah. Lalu, Tali asih triwulan III bagi para Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana. Serta santunan kematian bagi ahli waris dari anggota Tagana Kota Madiun yang wafat.
Tak ketinggalan, demi melancarkan upaya penurunan angka stunting di Jatim dengan percepatan penyaluran bantuan sosial, diserahkan pula secara simbolis bantuan permakanan pada 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan total Rp 2 miliar.
Dinsos Jatim juga menerima 1 unit mobil dari Bank Jatim untuk kendaraan operasional Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo. [rac.gat]
