Bantu Pemprov Tangani Lansia
Pemprov, Bhirawa
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan Pondok Lansia Kota Madiun, Selasa (10/9). Panti milik Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun ini dapat membantu meningkat pelayanan sosial dan menangani permasalahan lansia yang kian meningkat di Jatim.
Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, pendirian Pondok Lansia ini merupakan inisiatif dari Pemkot Madiun untuk lebih memperhatikan para lansianya. Pemkot Kota Madiun dikatakan sebagai pemerintah kota pertama di Jatim, bahkan di Indonesia yang mendirikan Pondok Lansia.
Sebab, berdasarkan lampiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk penanganan lansia dalam panti sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
“Walaupun kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, nyatanya kewenangan ini sudah sangat banyak. Sehingga tidak bisa mencakup kebutuhan penampungan atau perlindungan jaminan sosial terhadap lansia,” papar Novi saat sambutan pada penandatanganan perjanjian kerja sama pengelola Pondok Lansia Kota Madiun di Balai Kota Madiun.
Maka dari itu, upaya Pemkot Madiun melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Madiun untuk mendirikan Pondok Lansia langsung disambut baik oleh Dinsos Jatim.
Pelaksanaan pengelolaan Pondok Lansia pun dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar Dinsos P3A Kota Madiun dengan Dinsos Jatim, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020.
“Dari hasil Focus Group Discussion pada awal tahun ini dan semua permasalahan sosial yang terjadi, memang harus ada upaya atau praktik untuk menjamin kesejahteraan lansia, terutama di Kota Madiun,” lanjut Kepala Dinsos Jatim.
Pondok Lansia Kota Madiun ini pun diharapkan bakal menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apalagi, kata Novi, permasalahan lansia di Jatim semakin meningkat. “Dalam data kependudukan semester I tahun 2024, jumlah lansia di Jatim yang berumur 60 tahun ke atas mencapai 6.499.640. Untuk Kota Madiun, tercatat 32.280 lansia,” papar Novi.
Dengan angka pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di Jatim, Kepala Dinsos Jatim mengasumsikan, banyak lansia di antar 6.449.640 merupakan lansia terlantar. Ia memperkirakan angkanya hingga 10 persen.
“Ini PR kita bersama. Karena program dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota ini sudah luar biasa untuk lansia. Maka dari itu, lansia di Jatim juga semakin meningkat harapan hidupnya,” imbuh Novi.
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto SSTP MPSDM mengatakan, proses pengajuan izin hingga kerja sama pengelolaan Pondok Lansia ini memakan waktu sekitar satu tahun. Pihaknya merasa, pembangunan Pondok Lansia merupakan urgensi.
“Kota Madiun ini adalah kota sentral di antara beberapa kabupaten. Maka banyak orang-orang yang transit atau tinggal di sini. Sehingga banyak pula warga yang ngebrok dan suatu saat pasti akan menjadi lanjut usia,” ujarnya.
Eddy juga memaparkan, Pemkot Madiun memanfaatkan tanah bekas bengkok atau tanah desa untuk mendirikan Pondok Lansia. Panti yang dikelola oleh Dinsos P3A Kota Madiun itu diproyeksikan menampung hingga 200 lansia, dengan dana per makanan Rp 100 ribu per hari bagi masing-masing lansia.
Setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama di Balai Kota, Kepala Dinsos Jatim didampingi Kepala Dinsos P3A Kota Madiun mengunjungi langsung Pondok Lansia yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo tersebut. Kepala Dinsos Jatim menyapa langsung para penerima manfaat (PM) dan para lansia dari Forum Lansia Kota Madiun yang mengadakan pertemuan di pondok. Salah seorang PM lansia perempuan mengungkapkan rasa terima kasihnya hingga merasa terharu. [rac.dar.gat]
