Kota Malang, Bhirawa
Kawasan kayutangan Kota Malang, semakin menjadi icon nyata bagi masyarakat. Tidak hanya Kota Malang dan sekitar tetapi wisatawan dari luar juga semakin banyak. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Malang. Karena kawasan Kayutangan menjelma menjadi destinasi wisata favorit yang tak pernah sepi pengunjung.
Kondisi ini berdampak, pada tingginya volume parkir kendaraan hingga tak jarang menimbulkan kemacetan. Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan langsung menginstruksikan penataan parkir ini bisa segera dilakukan.
Bahkan persoalan tersebut, menjadi isu utama yang dibahas saat rakor terbatas dengan jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang, Selasa (3/9) di Ruang Rapat Walikota. Dalam rakor ini, Kepala Dishub Kota Malang R. Widjaja menjelaskan secara teknis rencana penataan parkir kawasan kayutangan. Kadishub Kota Malang itu secara detail memaparkan tahapan-tahapan yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka penataan parkir di Kayutangan.
Usai mendengarkan paparan Kadishub Kota Malang, Pj. Wali Kota Malang mengatakan penataan parkir harus segera dilakukan. Iwan menambahkan salah satu langkah solutif dalam penataan parkir Kayutangan yaitu dengan menyediakan lokasi khusus yang diperuntukkan untuk parkir pengunjung.
“Kayutangan ini salah satu potensi wisata Kota Malang yang perlu untuk terus kita upgrade dan disempurnakan, kita perlu fokus bagaimana penataan parkir nya. Solusinya kita upayakan lokasi khusus agar ini (Kayutangan) estetika lingkungan nya semakin bagus. Ini sebagai upaya kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat”terangnya.
Lebih lanjut, Iwan mendukung tahapan-tahapan yang sudah dirancang tetapi juga berpesan tetap memperhatikan dasar aturan yang ada. Secara detail pria yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Bupati Lebak ini berharap setiap tahapan dan proses sudah clean and clear. Bahkan Penjabat Walikota Malang ini menginstruksikan awal tahun 2025, intervensi Pemkot Malang terhadap penataan lahan parkir ini sudah bisa dilakukan.
“Saya mendukung tahapan-tahapan yang disampaikan Pak Kadis, dan kita tetap berpegang pada aturan yang ada, semuanya harus clean and clear agar kita semua nyaman. Kita libatkan stakeholder terkait, kita paparkan, intinya kita terbuka dan transparan agar ini jadi lesson learn yang bisa kita realisasikan bersama,”tambanya.
Pihanya minta perencanaannya sudah beres di akhir tahun 2024 ini, sehingga bisa langsung running penataan di awal tahun 2025, bisa segera intervensi. “Intinya saya minta tahapan ini bisa dipercepat waktu nya tetapi tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.
Iwan menginstruksikan kepada perangkat daerah yang terkait untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama sehingga rencana ini bisa segera direalisasikan.
“Saya harap perangkat daerah terkait, disini ada Bappeda, BKAD, Bagian Hukum, PUPRPKP, serta didukung stake holder yang lain, dapat saling bekerjasama sesuai dengan fungsi masing-masing,” pungkasnya. [mut.wwn]
