Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar seminar nasional di Hall Suyitno Universitas Bojonegoro (Unigoro), Senin (26/8).
Bojonegoro,Bhirawa.
Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar seminar nasional di Hall Suyitno Universitas Bojonegoro (Unigoro), Senin (26/8). Seminar yang mengusung tema Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, aktivis sosial, dan perwakilan lembaga pemerintah.
Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, Dr. Arief Januwarso, S.Sos., M.Si., mengatakan, civitas akademika Unigoro memberi atensi khusus terhadap masalah kemiskinan di Kota Ledre. Pelaksanaan KKN Tematik Kolaboratif Unigoro 2024 juga mengusung misi Zero Poverty atau Nol Kemiskinan.
“Tema seminar hari ini sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi di Bojonegoro. Semoga melalui forum ini kita bisa merumuskan strategi program pengentasan kemiskinan yang efektif untuk Kabupaten Bojonegoro seperti apa,” ucapnya.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro, Kusnadaka Tjatur Prasetijo, mengklaim, Pemkab Bojonegoro sudah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pihaknya turut mengapresiasi Unigoro yang telah memberikan ruang untuk government collaboration.
“Seminar ini adalah bagian dari mencari terobosan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro,” tukasnya.
Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dipaparkan oleh Kepala Tim Kebijakan (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) TNP2K, Dr. Elan Satriawan. Ada tiga strategi utama di lembaganya untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, meningkatkan ketepatan sasaran program. Kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Ketiga, meningkatkan koordinasi.
“Kami juga menekankan kolaborasi pentahelix. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mengatasi kemiskinan,” kata Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kepala Unit Riset dan Pengembangan Data Universitas Airlangga (Unair), Dr. Achmad Thohari, menegaskan, peran pemerintah daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan tidak sebatas memberikan bantuan sosial. Fenomena churning poverty atau memahami kemiskinan yang berbeda-beda, tentunya memiliki peta jalan intervensi yang berbeda-beda.
Sementara itu, dari perguruan tinggi memiliki peran penghapusan kemiskinan dalam bentuk tri dharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menilai, riset-riset yang dilakukan oleh akademisi seyogyanya menjadi acuan bagi Pemkab Bojonegoro untuk mengentaskan kemiskinan.
“Akademisi di perguruan tinggi juga menyusun policy brief atau policy paper sebagai rekomendasi solusi. Dari hasil kajian-kajian berbasi pro-poor budgeting,” ungkapnya.
Dosen Universitas NU Sunan Giri Bojonegoro, Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA., menambahkan, kampus lokal juga senantiasa memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Kemitraan lembaga non pemerintah juga diperlukan untuk menangani kemiskinan. Ketua Ademos Indonesia, Ahmad Shodiqurrosyad, mengatakan, inovasi sosial merupakan kunci sukses pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Menurut dia, kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan paradigma baru.
“Salah satu model gerakan inovasi sosial yang dilakukan Ademos Indonesia adalah memulai gerakan dari desa terlebih dahulu,” ucapnya.
Diketahui, seminar yang dimoderatori oleh Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerja Sama Unigoro, Erwanto, M.Si., berlangsung lancar. Banyak peserta yang tampak antusias dengan topik kali ini. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi tentang strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. (bas.hel).
