Oleh:
Rokhmat Subagiyo
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 103 ayat 1 dan 4, bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dengan mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja (https://kemkes.go.id/id/peraturan-pemerintah-ri-no-28-tahun-2024-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan). Di satu sisi, diharapkan bahwa peraturan ini akan mengurangi tingkat kehamilan remaja dan penyebaran penyakit menular seksual (PMS).
Sebaliknya, di sisi lainnya, ada kekhawatiran bahwa beberapa pasal yang tidak jelas dapat menyebabkan interpretasi yang salah dan bahkan penyalahgunaan (https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/18044541/dpr-dorong-pemerintah-segera-revisi-pasal-kontrasepsi-di-pp-kesehatan).
Ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang penggunaan alat kontrasepsi, yang merupakan salah satu masalah penting yang mencuat(https://harianbhirawa.co.id/pasal-penyediaan-kontrasepsi-anak-sekolah-dianggap-menyimpang-pp-28-2024-harus-direvisi/).
Ada banyak komentar dari masyarakat sejak PP Nomor 28 Tahun 2024 diumumkan.Sebagian mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya nyata untuk mengurangi angka kehamilan remaja dan penyebaran PMS. Mereka percaya bahwa penyediaan alat kontrasepsi adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja (https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan).
Ada banyak orang yang meragukan niat baik dan efektivitas aturan ini. Misalnya, kelompok agamis khawatir bahwa penyediaan alat kontrasepsi akan mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual pada usia dini (https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50812/t/Pemerintah+Harusnya+Menimbang+Dampak+Kesehatan+Pemberian+Alat+Kontrasepsi+bagi+Remaja). Mereka berpendapat bahwa memberi remaja akses ke kontrasepsi dapat dianggap sebagai melegitimasi perilaku seksual yang bertentangan dengan norma agama dan moral masyarakat.
Di sisi lain, ada juga orang yang percaya bahwa kebijakan ini tidak mencakup semua masalah kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Dianggap terlalu sederhana untuk bergantung pada alat kontrasepsi sebagai solusi utama, mengabaikan kompleksitas masalah yang dihadapi remaja.Untuk jangka panjang, dianggap lebih penting untuk mendapatkan pendidikan yang lebih menyeluruh, pendekatan yang melibatkan keluarga, dan pembangunan karakter yang kuat(https://www.detik.com/jabar/berita/d-7478255/regulasi-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar-tuai-kecaman-dari-dprd-jabar).
Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, ada ketentuan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi. Banyak orang menginterprasinya.Ini karena konteks sosial-budaya yang berbeda dan kurangnya kejelasan dalam peraturan (https://news.detik.com/berita/d-7478937/arzeti-bilbina-soal-alat-kontrasepsi-buat-siswa-hati-hati-jadi-racun-perusak). Misalnya, bagaimana proses pembuatan alat kontrasepsi ini berjalan? Apakah itu melalui institusi pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, atau apotek?Siapa yang bertanggung jawab untuk mengajarkan orang-orang tentang penggunaan alat kontrasepsi ini dan membantu mereka?Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan pelaksanaan lapangan yang tidak konsisten (https://nasional.kompas.com/read/2024/08/06/14395581/jokowi-teken-aturan-kontrasepsi-untuk-remaja-moeldoko-pasti-ada-pro-kontra).Ada daerah yang mungkin sangat mendukung dan menerapkan aturan ini dengan baik, seperti memberikan edukasi yang memadai kepada remaja. Di sisi lain, ada daerah yang mungkin menolak atau mengabaikan aturan ini karena kepercayaan budaya yang berbeda.
Selain memiliki banyak tafsir, ketentuan ini juga berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak ingin aturan membatasi tindakan mereka.Misalnya, industri alat kontrasepsi dapat mengambil keuntungan dari peraturan ini untuk meningkatkan penjualan tanpa memperhatikan pengawasan dan instruksi yang memadai (https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3050/1275/6771).Penjual alat kontrasepsi mungkin menjualnya kepada remaja tanpa memberikan informasi yang cukup tentang penggunaan yang tepat dan risiko yang terkait dengannya.Penyalahgunaan juga dapat terjadi di lingkungan pendidikan jika orang-orang menggunakan ketentuan ini untuk memaksakan keyakinan atau ideologi tertentu kepada siswa. Jika guru atau konselor tidak memahami kesehatan reproduksi dengan baik, mereka dapat memberikan informasi yang salah atau bias tentang penggunaan alat kontrasepsi.
Solusi yang lebih luas dan menyeluruh dari hulu ke hilir diperlukan untuk mengatasi masalah multitafsir dan risiko penyalahgunaan. Untuk mencapai solusi ini, harus ada pendidikan, peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat, kerja sama yang kuat, dan karakter yang kuat berdasarkan prinsip agama dan moral (http://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak?/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak).
Pendidikan yang menyeluruh tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi adalah langkah pertama yang paling penting. Pendidikan ini harus dimulai pada usia dini dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kurikulum sekolah harus memberikan informasi yang akurat dan tidak bias tentang berbagai metode kontrasepsi, risiko dan manfaatnya, dan tanggung jawab seksual. Selain pendidikan formal di sekolah, perlu ada program pendidikan non-formal yang melibatkan orang tua dan masyarakat.Orang tua harus dididik dengan baik agar mereka dapat membantu dan membimbing anak-anak mereka ketika mereka menghadapi masalah kesehatan reproduksi.
Selanjutnya, membuat peraturan yang jelas dan konsisten tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas tentang penyediaan alat kontrasepsi, siapa yang bertanggung jawab, dan pengawasan.Misalnya, pusat kesehatan masyarakat dapat mengatur penyediaan alat kontrasepsi dengan melibatkan tenaga medis yang terlatih untuk memberikan konseling dan informasi yang tepat.Selain itu, ada standar yang jelas tentang pendidikan yang harus diberikan bersamaan dengan penyediaan alat kontrasepsi.Untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan informasi yang benar dan tidak bias, pendidik dan tenaga medis harus dilatih dengan baik.
Berikutnya, pemantauan dan penegakan hukum.Untuk memastikan bahwa peraturan ini tidak disalahgunakan, pengawasan yang ketat sangat penting.Pemerintah harus membentuk kelompok pengawas untuk memastikan bahwa peraturan ini dipatuhi di lapangan.Pengawasan harus mencakup semua aspek, mulai dari penyebaran alat kontrasepsi hingga pelatihan.Selain itu, pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan peraturan ini harus ditindak secara tegas. Misalnya, perusahaan atau penjual alat kontrasepsi yang menjual barang mereka kepada remaja tanpa memberikan informasi yang cukup akan dikenakan sanksi yang berat.
Tidak kalah penting adalah kolaborasi antara berbagai kelompok. Selain itu, solusi komprehensif memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan kurikulum kesehatan reproduksi dijalankan dengan baik. Organisasi non-pemerintah juga dapat membantu remaja di luar sekolah dengan mengajar dan membantu mereka.Selain itu, komunitas harus berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang mendukung remaja untuk mempelajari dan mengendalikan kesehatan reproduksi mereka.Pemimpin masyarakat dan agama, misalnya, dapat diajak untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip lokal sambil tetap bergantung pada data yang akurat.
Kemudian, Pembangunan moral dan karakter.Pembangunan karakter dan nilai moral setiap orang lebih penting daripada solusi teknis di atas.Untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat, pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral harus diperkuat.Melalui pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan moral, negara bertanggung jawab untuk menanamkan karakter yang baik pada setiap warganya.Untuk menangani masalah kesehatan reproduksi, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan self-control dan mampu membuat keputusan yang tepat.Di semua jenjang, pendidikan karakter ini harus menjadi komponen penting dari program pendidikan.
Meskipun PP 28 Tahun 2024 memiliki tujuan yang bagus, perlu dievaluasi kembali.Tujuan dapat terhambat karena adanya celah hukum dan kemungkinan multitafsir.Untuk mencapai solusi yang lebih menyeluruh dan berkeadilan, diperlukan diskusi yang lebih terbuka antara pemerintah,masyarakat, dan akademisi.
———— *** ————–
