28 C
Sidoarjo
Friday, September 4, 2026
spot_img

Wakili Wilayah Jatim-Bali-Nusa Tenggara, Wali Kota Malang Bawakan Aspirasi Daerah di Raker Apeksi

Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Komwil IV Apeksi menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwilbdi House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9).

​Pemkot Malang, Bhirawa. – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Komwil IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9). Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional tersebut membawa misi penting untuk menyuarakan aspirasi daerah di wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara.

​Rapat kerja gabungan ini menjadi forum strategis bagi jajaran pengurus Apeksi untuk menyelaraskan program kerja nasional dan wilayah dalam rangka memperkuat peran pemerintah kota di tengah dinamika pembangunan daerah.

​Ditemui usai kegiatan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan komitmen Komwil IV Apeksi untuk mendukung penuh agenda-agenda prioritas DPP Apeksi, khususnya terkait penguatan otonomi daerah, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta penguatan kerja sama antarkota.

​“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari isu ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan,” ujar Wahyu Hidayat.

Berita Terkait :  Dewan Dorong percepatan Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur

​Ia menekankan bahwa kolaborasi antar komwil menjadi kunci utama agar Apeksi dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan perkotaan.

​Selain membahas evaluasi program kerja tahun 2026, rapat kerja tersebut juga merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan kota, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan daerah menghadapi dampak perubahan iklim.

​Rangkaian rapat kerja dilanjutkan dengan agenda “Wali Kota Jumpa Media” untuk mengawal dan memastikan implementasi hasil-hasil keputusan rapat di masing-masing wilayah. Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional ini kian memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu kota penggerak dalam jejaring Apeksi.

​Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi membutuhkan ruang dialog serta komitmen politik (political will) agar rekomendasi daerah dapat terwujud menjadi kebijakan konkret.

​Alwis mengungkapkan, hasil Rakernas XVIII Apeksi mengamanatkan arah bersama untuk memperkuat tata kelola daerah melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Apeksi juga mendorong kejelasan kewenangan dan sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), penataan ruang, hingga advokasi hukum untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan anggaran daerah secara berkelanjutan.

Berita Terkait :  Tarif AS Ancam Ekonomi Nasional, Rakyat Butuh Perlindungan Nyata

​“Pembangunan inklusif diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pelibatan aktif generasi muda demi menghadirkan layanan publik yang transparan, berkualitas, dan adaptif,” ungkap Alwis.

​Dalam kesempatan tersebut, Alwis juga membeberkan lima isu utama yang menjadi fokus perhatian dalam Dialog Kota Tangguh, meliputi:
​Sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah.
​Keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional.

​Keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD).
​Kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan. ​Penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap mendukung pembangunan daerah. [mut.hel].

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!