DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar tidak terjebak mengejar serapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Tambahan anggaran sekitar Rp1,235 triliun pada sembilan OPD harus dipastikan benar-benar berubah menjadi program dan pekerjaan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Terlebih, P-APBD 2026 disahkan saat waktu efektif pelaksanaan tinggal sekitar empat bulan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, dalam Pendapat Akhir Fraksi PDIP DPRD Jatim atas Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).
Mantan Wali Kota Batu ini menegaskan, tambahan anggaran tidak boleh sekadar memperbesar pagu belanja. Pemprov Jatim harus memastikan kesiapan program, perencanaan teknis, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Jangan sampai tambahan anggaran hanya memperbesar pagu, tetapi pada akhir tahun justru tidak mampu dieksekusi secara optimal,” tegas Dewanti.
Menurutnya, waktu pelaksanaan yang semakin pendek membuat Pemprov Jatim harus lebih realistis dalam menetapkan target. Jangan sampai ambisi mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan.
“Yang harus dikejar bukan sekadar serapan anggaran, tetapi pekerjaan yang selesai dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujarnya.
36 Paket SDA Belum Selesai
Dewanti secara khusus menyoroti sektor pekerjaan umum. Di PU Sumber Daya Air (SDA), realisasi anggaran baru mencapai 42,88 persen.
Dari total 44 paket pekerjaan, baru delapan paket yang selesai. Artinya, masih ada 36 paket atau sekitar 81,82 persen pekerjaan yang belum selesai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah kini harus menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sekaligus menjalankan tambahan program dalam P-APBD.
Sorotan juga diarahkan kepada PU Bina Marga. OPD tersebut mendapat tambahan anggaran sekitar Rp922,54 miliar, sementara realisasi anggaran baru mencapai 56,82 persen.
Dengan waktu efektif sekitar empat bulan, tambahan anggaran tersebut berarti harus dikejar dengan rata-rata realisasi sekitar Rp230,6 miliar per bulan.
Namun, Dewanti mengingatkan, pekerjaan infrastruktur tidak bisa hanya dilihat dari kemampuan menyerap anggaran.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, DED, proses pengadaan, kontrak, pelaksanaan fisik hingga pemeriksaan pekerjaan.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemprov Jatim tidak hanya memaparkan angka serapan, tetapi juga membuka status masing-masing paket pekerjaan.
Mulai dari paket yang sudah kontrak, masih dalam proses tender, tahap perencanaan, progres fisik hingga target penyelesaiannya.
Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi catatan Fraksi PDIP. Dewanti menyebut alokasi wilayah Madura hanya sekitar 4,5 persen dari paket fisik PU SDA dan sekitar 5 persen dari alokasi Bina Marga.
“Padahal, kebutuhan infrastruktur dasar di empat kabupaten Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, masih cukup besar,” jelasnya.
Menurut Dewanti, tambahan anggaran infrastruktur harus menjadi momentum untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Data kemantapan jalan provinsi memang mencapai sekitar 89,61 persen, namun masih terdapat sekitar 10,39 persen jalan yang belum mantap.
“Jangan sampai angka agregat membuat pemerintah mengabaikan wilayah yang masih memiliki persoalan konektivitas,” kata Dewanti.
Ia mendorong penanganan jalan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, kepentingan ekonomi, jumlah pengguna serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan jalan tidak hanya mengejar peningkatan angka kemantapan secara statistik, tetapi menyelesaikan ruas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
6.497 Hektare Kawasan Kumuh Masih Jadi PR
Selain infrastruktur jalan, Fraksi PDIP menyoroti persoalan kawasan kumuh di Jawa Timur yang masih mencapai sekitar 6.497,76 hektare.
Dewanti menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembangunan atau perbaikan rumah.
Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) harus terintegrasi dengan pembangunan sanitasi, air minum dan drainase.
“Rutilahu tidak cukup hanya memperbaiki rumah secara fisik, tetapi juga harus memperbaiki kualitas lingkungan permukiman,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemprov Jatim memperbaiki basis data penerima bantuan agar intervensi pemerintah tidak tumpang tindih dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Dewanti juga mendorong Pemprov Jatim menyusun road map energi terbarukan, memperluas pemanfaatan PLTS Atap, memperketat pengawasan pertambangan, memperbaiki pengelolaan sampah serta memperkuat pengendalian pencemaran.
Menurutnya, program lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan.
Setiap program harus memiliki indikator hasil yang jelas. Ukurannya bukan hanya jumlah kegiatan dan besarnya anggaran yang terserap, tetapi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Sektor transportasi juga menjadi perhatian. Kebutuhan sekitar 200 palang pintu perlintasan kereta api dinilai membutuhkan skala prioritas.
Dewanti mendorong perlintasan dengan volume kendaraan tinggi, frekuensi kereta tinggi dan memiliki riwayat kecelakaan mendapatkan prioritas penanganan.
Jangan Sampai Rp1,23 Triliun Berujung SILPA
Dewanti kembali mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak menjadikan serapan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan P-APBD 2026.
Dengan waktu yang tersisa sekitar empat bulan, pekerjaan yang belum siap secara teknis jangan dipaksakan hanya demi mengejar serapan.
Sebab, pelaksanaan yang terburu-buru berisiko membuat kualitas pekerjaan tidak optimal, proyek tidak selesai atau bahkan anggaran kembali menjadi SILPA.
“Keberhasilan P-APBD 2026 tidak boleh diukur hanya dari tingginya persentase serapan,” tandasnya. [geh.kt]