DPRD Kota Kediri, Bhirawa. – Bandara Dhoho Kediri diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di Jawa Timur mulai 2027. Rencana tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Embarkasi Surabaya sekaligus memperluas akses pelayanan bagi calon jemaah haji dari wilayah Mataraman dan sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, penetapan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji menjadi langkah strategis yang akan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pemanfaatan infrastruktur transportasi di Jawa Timur.
“Kami di DPRD Jatim tentu menyambut baik dan mendukung penuh rencana ini. Bandara Dhoho secara teknis sudah dinilai layak oleh Kemenhub untuk menerbangkan pesawat berbadan lebar (wide body). Ini adalah lompatan besar bagi infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Timur,” ujar Khusnul Arif saat dikonfirmasi, Senin (6/7).
Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Kediri itu mengingatkan bahwa kesiapan bandara harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas pendukung, terutama terkait pemondokan calon jemaah haji.
Saat ini, terdapat dua opsi yang tengah dikaji, yakni tetap menggunakan Asrama Haji Sukolilo Surabaya atau memanfaatkan hotel-hotel di wilayah Kediri sebagai asrama haji sementara bagi sekitar 10.548 jemaah dari 10 kabupaten/kota.
Menurut Khusnul Arif, apabila opsi hotel di Kediri dipilih, standar pelayanan harus setara dengan Asrama Haji Sukolilo Surabaya.
Seluruh proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, hingga pengelolaan bagasi, harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Skema asrama haji ini harus dikaji dengan sangat matang. Jika memilih opsi menggunakan hotel di Kediri, standarisasi layanannya tidak boleh di bawah Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Mulai dari pengecekan kesehatan, dokumen, hingga manajemen bagasi jemaah harus setara dan tersertifikasi. Kita tidak ingin kenyamanan jemaah berkurang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan enam langkah strategis yang telah dibahas dalam rapat koordinasi, mulai dari validasi data wilayah, sosialisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), hingga pembentukan tim koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan optimal.
“Kuncinya ada pada koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, otoritas bandara, dan seluruh pemangku kepentingan. Komisi D DPRD Jatim akan terus mengawal proses ini, termasuk mendorong uji coba dan simulasi secara bertahap sebelum tahun 2027 agar seluruh potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini. Ibadah haji menyangkut pelayanan kepada masyarakat sehingga persiapannya harus benar-benar matang,” paparnya.
Khusnul Arif berharap, dengan waktu persiapan yang masih tersedia, Bandara Dhoho Kediri tidak hanya menjadi alternatif embarkasi baru, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan ibadah haji yang lebih efektif, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Jawa Timur. [van,nov.hel]
