Oleh:
Estu Widiyowati
Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi – Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 menghadirkan ironi yang patut menjadi bahan refleksi bagi dunia pendidikan Indonesia. Di sejumlah daerah, sekolah negeri justru kesulitan memenuhi kuota peserta didik baru. Sebaliknya, beberapa sekolah swasta menjadi incaran masyarakat meskipun biaya pendidikannya jauh lebih mahal. Bahkan, terdapat sekolah swasta yang menerapkan daftar tunggu bertahun – tahun karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka.
Fenomena ini menunjukkan bahwa peta pilihan masyarakat terhadap pendidikan sedang berubah. Status sebagai sekolah negeri tidak lagi otomatis menjadi jaminan kepercayaan publik. Orang tua kini semakin selektif dalam menentukan sekolah yang dianggap mampu memberikan kualitas pendidikan sekaligus lingkungan belajar terbaik bagi anak – anaknya.
Data di berbagai daerah memperlihatkan gejala tersebut secara nyata. Pada pelaksanaan SPMB 2026, sedikitnya 22 sekolah dasar negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid, sementara beberapa sekolah lainnya justru mengalami kelebihan pendaftar. Salah satu sekolah hanya menyediakan 84 kursi, tetapi menerima lebih dari serratus pendaftar. Di Kabupaten Sleman, puluhan sekolah dasar negeri bahkan memperoleh kurang dari sepuluh peserta didik baru sehingga kesulitan membentuk rombongan belajar. Pada saat yang sama, sejumlah sekolah swasta terus dipenuhi peminat dan menjadi pilihan utama masyarakat meskipun memerlukan biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapi bukan sekadar penurunan jumlah anak usia sekolah, melainkan perubahan preferensi masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan.
Memang, Indonesia sedang menghadapi tren penurunan angka kelahiran. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka fertilitas nasional terus menurun dalam beberapa dekade terakhir. Konsekuensinya, jumlah anak usia sekolah pun mulai berkurang. Namun, faktor demografi tidak cukup menjelaskan mengapa dalam satu kota terdapat sekolah yang kekurangan murid, sementara sekolah lain justru mengalami kelebihan pendaftar. Apabila penyebab utamanya hanya karena berkurangnya jumlah anak, maka seluruh sekolah seharusnya mengalami kondisi yang relatif sama. Fakta di lapangan justru memperlihatkan bahwa masyarakat sedang melakukan seleksi berdasarkan persepsi terhadap mutu sekolah.
Dengan demikian, persoalan yang sesungguhnya bukan hanya sekolah negeri kehilangan murid, tetapi sekolah negeri mulai kehilangan kepercayaan publik.
Perubahan perilaku masyarakat tersebut mencerminkan bergesernya cara pandang orang tua terhadap pendidikan. Jika dahulu pertimbangan utama adalah biaya murah atau status sekolah negeri, kini orang tua lebih memperhatikan kualitas ekosistem pendidikan. Mereka mempertimbangkan budaya sekolah, keamanan lingkungan belajar, pembentukan karakter, kedisiplinan, kualitas guru, komunikasi antara sekolah dengan orang tua, hingga rekam jejak lulusan. Sekolah tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi sebagai ruang yang membentuk karakter, kompetensi, dan masa depan anak.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, fenomena ini berkaitan erat dengan terbentuknya kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan tidak lahir karena sebuah institusi menyandang status negeri atau swasta. Kepercayaan dibangun melalui pengalaman nyata masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Orang tua saat ini dengan mudah memperoleh informasi melalui media sosial, ulasan alumni, komunitas orang tua, maupun pemberitaan media. Reputasi sekolah dibangun setiap hari melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, kepemimpinan yang adaptif dan budaya organisasi yang positif.
Sayangnya, sebagian sekolah negeri masih terjebak pada paradigma lama. Fokus utama sering kali masih berada pada pemenuhan aspek administratif, sementara pengalaman pengguna layanan belum menjadi perhatian yang sama besar. Dalam organisasi jasa, termasuk lembaga pendidikan, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari fasilitas fisik atau capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Ketika komunikasi sekolah kurang terbuka, pelayanan lambat, atau lingkungan belajar dianggap kurang mendukung perkembangan anak, kepercayaan masyarakat perlahan akan menurun.
Sebaliknya, keberhasilan banyak sekolah swasta tidak selalu disebabkan oleh fasilitas yang lebih mewah. Banyak sekolah swasta mampu membangun identitas yang jelas, budaya organisasi yang kuat, kepemimpinan yang visioner, serta komunikasi yang intensif dengan orang tua. Faktor – faktor inilah yang melahirkan reputasi positif sehingga masyarakat bersedia mengeluarkan biaya lebih besar demi memperoleh layanan pendidikan yang dianggap lebih berkualitas. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, fenomena sekolah negeri yang kehilangan murid tidak semestinya dipahami sebagai kompetisi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara mampu memastikan bahwa setiap sekolah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat. Pemerataan akses pendidikan harus diikuti dengan pemerataan mutu pelayanan. Ketimpangan kualitas antar sekolah, distribusi guru yang belum merata, kepemimpinan sekolah yang beragam, serta lemahnya inovasi dalam pelayanan pendidikan merupakan persoalan yang perlu segera dibenahi.
Pemerintah memang memegang tanggung jawab utama karena pendidikan merupakan pelayanan publik yang dijamin konstitusi. Namun, transformasi tidak cukup dilakukan melalui pembangunan gedung baru atau penyediaan sarana belajar. Yang lebih mendesak adalah membangun budaya pelayanan publik di sekolah. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perubahan, guru terus meningkatkan profesionalisme sekaligus memperkuat komunikasi dengan orang tua, sementara dinas pendidikan perlu menjadikan kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
Pada akhirnya, sekolah yang kehilangan murid sesungguhnya sedang menerima pesan yang sangat jelas dari masyarakat. Pesan tersebut bukan sekadar tentang pilihan sekolah, melainkan tentang harapan akan pendidikan yang lebih berkualitas, lebih manusiawi, dan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Jika pesan ini diabaikan, yang akan terus berkurang bukan hanya jumlah murid, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pendidikan negeri.
Kepercayaan merupakan fondasi utama penyelenggaraan pendidikan. Gedung yang megah, status sebagai sekolah negeri, bahkan kebijakan pendidikan yang baik sekalipun tidak akan bermakna apabila masyarakat tidak lagi mempercayai kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, agenda reformasi pendidikan Indonesia ke depan semestinya tidak hanya berfokus pada kurikulum, anggaran, atau infrastruktur, tetapi juga pada upaya membangun kembali kepercayaan publik. Sebab, sekolah yang dipercaya masyarakat akan selalu memiliki murid, sedangkan sekolah yang kehilangan kepercayaan lambat laun akan ditinggalkan.
———- *** ———–
