SiLPA Dipicu Pendapatan Naik dan Efisiensi
DPRD Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menegaskan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bukan mencerminkan rendahnya kinerja penyerapan anggaran.
Sebaliknya, SILPA merupakan hasil dari meningkatnya pendapatan daerah serta efisiensi belanja yang dilakukan secara terukur.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7).
Emil menjelaskan, jawaban Gubernur merupakan respons atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan seluruh fraksi DPRD Jatim terkait pelaksanaan APBD 2025.
“Hari ini kami menyampaikan jawaban Gubernur atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Kami bersyukur pelaksanaan APBD 2025 mampu mencatat pelampauan pendapatan daerah, sementara belanja juga dioptimalkan tanpa mengabaikan berbagai catatan perbaikan agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran semakin efektif,” ujar Emil.
Menurut Emil, salah satu sorotan fraksi adalah besarnya SILPA 2025. Namun, ia meminta agar angka tersebut tidak dilihat secara parsial karena realisasi belanja daerah telah mencapai hampir 94 persen.
“Jangan hanya melihat angka SILPA. Serapan anggaran kita hampir 94 persen. SILPA itu merupakan kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, bukan semata-mata karena anggaran tidak digunakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya SILPA, mulai dari efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, adanya kegiatan yang menghasilkan penghematan, hingga beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena perubahan kondisi eksternal.
“Sebagian memang diputuskan tidak dilaksanakan karena jika dipaksakan justru tidak efektif. Ada juga yang memang tidak bisa dilaksanakan akibat kondisi di luar kendali pemerintah. Dalam penyusunan APBD selalu ada unsur ketidakpastian yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Emil menilai pemerintah perlu menyediakan ruang fiskal atau buffer dalam pengelolaan anggaran agar tetap mampu merespons dinamika yang terjadi sepanjang tahun anggaran.
“Kalau buffer terlalu besar memang sayang karena bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Tapi kalau terlalu kecil justru bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu keseimbangannya harus dijaga dan dipertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel,” katanya.
Selain menjelaskan pengelolaan anggaran, Emil juga memaparkan berbagai program pembangunan yang tetap menjadi prioritas sepanjang 2025, terutama pembangunan infrastruktur.
Pemprov Jatim, kata dia, terus mengoptimalkan pembangunan jalan, sistem drainase, hingga penanganan banjir di berbagai daerah.
Salah satunya adalah pembenahan sistem drainase di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, serta normalisasi sungai yang terhubung dengan sistem Kali Lamong di Gresik untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini sering terjadi.
Di sektor jalan, Pemprov juga terus memperbaiki ruas-ruas jalan provinsi meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Emil mengungkapkan, saat ini terdapat tambahan sekitar 250 kilometer ruas jalan yang beralih status dari jalan kabupaten/kota maupun nasional menjadi jalan provinsi. Kondisi sejumlah ruas tersebut masih membutuhkan penanganan bertahap.
“Kami melakukan perbaikan secara gradual. Target pertama, meskipun lebarnya belum seluruhnya sesuai standar jalan provinsi, minimal kondisinya harus baik dan nyaman dilalui masyarakat,” ujarnya.
Emil menambahkan, Pemprov kini tidak lagi hanya melakukan tambal sulam jalan, tetapi mulai menerapkan metode minor reconstruction atau rekonstruksi parsial agar kualitas jalan lebih awet dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
“Keinginan masyarakat sekarang bukan sekadar jalan ditambal. Karena itu kami melakukan rekonstruksi secara bertahap agar kualitas jalan lebih baik dan berkelanjutan,” pungkas Emil yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini. [geh.gat]
